Golkar Desak Bupati Sidoarjo Turun Tangan

Sidoarjo, Bhirawa
Fraksi Golkar Sidoarjo mendesak Bupati Sidoarjo turun tangan mengatasi kebuntuan terjadi di DPRD Sidoarjo, akibat antar fraksi ngotot memperjuangan kepentingan politiknya. Sejak dilantik dua bulan lalu hingga kini alat kelengkapan dewan belum dibentuk. Hingga kian lama bertambah tajam saja tanpa ada solusi mengatasi krisis politik ini.
Pimpinan DPRD, Selasa (28/10) kemarin mengirimkan surat ke Gubernur meminta payung hukum menjalankan pembentukan alat kelengkapan dewan tanpa dihadiri Fraksi Golkar Bintang Pembangunan dan Fraksi PAN. ”Langkah ini kami tempuh karena Golkar sulit diajak duduk bersama,” kata Ketua Fraksi PKB, Amir Aslichin, di ruang fraksi.
Bila permintaan Golkar untuk memberi keleluasaan fraksi menempatkan anggotanya di sebarang komisi, dikuatirkan akan terjadi penumpukan di satu komisi. Proporsionalnya sudah dibagi untuk empat komisi itu dengan anggota 11 (3 komisi), 13 (1 komisi). Tetapi Golkar menempatkan anggotanya tak proporsional dengan format 3,2,2,1.
Kalau ini dipenuhi maka fraksi lain juga akan melakukan penumpukan. Bisa saja akhirnya satu komisi anggotanya mencapai 17 orang, tetapi komisi lain tinggal enam atau tujuh kursi. PKB dengan 13 kursi tak akan tinggal diam kalau Golkar melakukan penumpukan anggotanya di komisi tertentu.
Golkar yang diwakili Hadi Subiyanto, sebenarnya sudah mengajukan nama untuk duduk di alat kelengkapan meminta anggotanya ditempatkan di pimpinan komisi A dan anggota BK (Badan Kehormatan). Permintaan ini sudah mendapat respon dari sejumlah fraksi. Namun tiba-tiba Golkar menarik nama-nama itu tanpa alasan jelas. Apabila Golkar tetap dengan sikapnya untuk meminta jabatan yang sudah diajukan sendiri itu, proses pembentukan alat kelengkapan dewan karena Fraksi PAN yang awalnya setuju melanjutkan proses pembahasan akhirnya ikut-ikutan Golkar untuk menarik diri.
Pihak Golkar seperti yang disampaikan Ketua DPD Golkar, Warih Andono, menyatakan kecewa dengan PKB yang cenderung ingin semaunya sendiri. ”Karena ada fraksi yang merasa paling besar mau enaknya sendiri,” tandasnya. Lembaga DPRD ini milik 50 anggotanya, bukan milik mereka sendiri. PKB sudah memegang ketua DPRD. Meski begitu masih meminta jabatan ketua komisi D dan C.
Tentu saja Golkar tak bisa menerima kemauan PKB. Kebersamaan tak dibangun di lembaga ini. Empat fraksi besar yang sudah mendapatkan jatah pimpinan dewan, seharusnya lebih terbuka untuk menyerahkan top pimpinan komisi kepada fraksi lain yang belum mendapat jabatan seperti Golkar Bintang Pembangunan, Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS Nasdem. Bukan malah mau mengkakangi sendiri jabatan itu. Untuk apa mereka mengajak rembugan kalau niat mereka mendominasi alat kelengkapan tak berubah.
Warih mendesak Bupati Saiful Ilah sebagai Ketua DPC PKB Sidoarjo, seharusnya ikut membantu mengatasi kebuntuan ini dengan cara mengundang fraksi-fraksi untuk duduk dan bicara bersama.
Ketua Fraksi PAN, Bangun Winarso mengatakan, belum diajak membahas masalah ini. Pertemuan di rumah dinas ketua dewan juga tak mengundang PAN. Sebagai lembaga fraksi atau anggota biasa tak diajak rembugan. ”Saya juga bertanya, mengapa PAN tak diundang dalam rapat yang konon untuk menciptakan kebersamaan itu,” terangnya.
Idealnya ketua komisi itu dibagi oleh empat fraksi yang menempatkan kadernya di kursi pimpinan dewan. Masing-masing dengan satu kursi, yakni PKB, PDIP, Gerindra, PAN.  Tetapi PKB sudah minta jatah dua ketua komisi. ”Itu yang bikin ruwet,” katanya.
Sementara itu Ketua DPRD Sidoarjo, Sulamul H. Nurmawan, mengatakan wajar PKB dapat dua ketua komisi karena anggotanya ada 13 orang. ”Kalau dapat satu ketua saja itu yang tak wajar, sebab anggota PKB 13 orang kok dikasih satu ketua komisi,” katanya lantang. [hds]