Golkar Sidoarjo Boikot Pembentukan Komisi

Sidoarjo, Bhirawa
Dua fraksi di DPRD Sidoarjo menarik diri dari kesepakatan pembentukan alat kelengkapan. Boikot FPAN dan Golkar/PBB/PPP ini karena merasa didzalimi. Akibatnya pembentukan pimpinan komisi-komisi DPRD Sidoarjo molor sampai tak jelas kapan selesainya.
Ketua Fraksi Golkar/PPP/PBB, Warih Andono, Senin (27/10) mengatakan, sudah tak ada kebersamaan lagi di DPRD. Fraksi yang merasa besar mau menangnya sendiri. Karena pihaknya menarik diri dari pembicaraan antar fraksi dan pimpinan. FPAN juga mengambil sikap sama untuk tak mau melanjutkan pembahasan itu.
Anggota FPKB, Nur Ahmad Syaifudin, membantah alasan yang digunakan dua fraksi itu. Justru sejak awal sudah dibicarakan pembagian konfigurasi pimpinan komisi. Justru Golkar yang meminta voting ketika kourum menghendaki musyawarah. ”Saya tak mau ada voting, lebih baik musyawarah saja,” tegasnya. Saat diminta untuk mengirimkan nama-nama anggota untuk masuk dalam komisi, ternyata dua fraksi ini tak menyerahkan nama anggotanya.
Nur Ahamad bisa memahami keinginan Golkar untuk voting, karena akan menumpuk anggotanya di komisi A dengan tiga anggota Fraksi Golkar/PBB/PPP. Ia mencurigai kenapa Golkar mau menumpuk anggotanya di komisi A. Padahal dalam aturan anggota itu harus disebar di seluruh komisi. Dengan tujuh anggota Fraksi Golkar, bila ditumpuk di komisi A, maka sebaran anggotanya di empat komisi tak akan merata. Ini justru menyalahi aturan.
Nur Ahmad masih mencoba merayu Golkar dan PAN untuk duduk kembali membahas pembentukan alat kelengkapan. Akan dicoba terus untuk merayu tetapi kalau sampai batas waktu tak juga mau berubah. Dewan akan mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri untuk meminta fatwa masalah ini.
”Kalau sudah begini, Tupoksi dewan tak bisa dilaksanakan. Silahkan masyarakat yang menilai,” tutur Nur Ahmad lagi. Dari data yang ada, tak ada titik temu antar fraksi dalam membentuk komposisi komisi ini, akibat sikap keras salah satu fraksi yang mengotot minta voting. [hds]