Para peserta rakor mendengarkan secara seksama paparan yang disampaikan narasumber yang membahas isu-isu perkembangan makro ekonomi Jatim.
Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jawa Timur
Pemprov, Bhirawa
Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten/kota adalah satu bagian yang tidak dipisahkan. Untuk itu, diharapkan semua stakeholder di Provinsi Jatim dan kabupaten/kota dapat mengoptimalkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah, untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Pernyataan itu disampaikan Asisten Sekdaprov Jatim Bidang Administrasi Umum Dr Ir H Abdul Hamid MP, mewakili Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM, saat menjadi keynote speaker dalam acara Rapat Koordinasi Isu Strategis Perkembangan Makro Ekonomi Jawa Timur dengan tema Goverment Spending dalam Menstimulasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur, di Hotel Wyndham Surabaya, Selasa (21/3).
Hamid mengatakan, kontribusi government spending pada perekonomian Jatim 2016 sebesar 6,33 persen, menurun jika dibandingkan dengan 2015 yang sebesar 6,52 persen dan 2014 yang sebesar 6,37 persen. Penurunan kontribusi komponen ini disebabkan terjadinya kontraksi pada 2016 sebesar 7,01 persen yang merupakan dampak dari implementasi Peraturan Menteri Keuangan RI No. 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016.
Selain pemprov, ada 14 kabupaten dan lima kota yang ditunda penyaluran DAU-nya. Total nilai DAU itu sebesar Rp2,640 triliun. Jumlah tersebut merupakan 13,60 persen dari total penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum nasional 2016 yang sebesar Rp19,418 triliun.
Kontribusi government spending terhadap perekonomian di Jatim tahun 2010 hingga 2016 yang hanya berkisar antara 6-7 persen, maka belanja pemerintah harus tepat sasaran. Sinergitas perencanaan pembangunan daerah antara pemprov dengan kabupaten/kota yang didukung dengan pengalokasian anggaran yang tepat pada sektor-sektor strategis menjadi kunci dalam penguatan fungsi stimulus government spending dalam pertumbuhan ekonomi.
“Saya contohkan, daerah dengan sektor lapangan usaha strategisnya adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, maka pada kondisi ideal pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan di daerahnya berfokus pada strategi peningkatan ketahanan pangan. Seperti pengelolaan ketersediaan sumber daya air, pengendalian lahan, serta riset benih dan agro input,” jelasnya.
Selain sinergitas perencanaan pembangunan, lanjutnya, kapasitas fiskal daerah yang sangat terbatas juga membutuhkan inovasi pembiayaan dalam pemenuhan barang-barang publik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan perekonomian daerah. Sebagai contoh, jika suatu daerah mempunyai keunggulan pada lapangan usaha industri pengolahan, maka pemerintah daerah seharusnya menyusun inovasi pembiayaan dalam rangka meningkatkan efisiensi produksi industri pengolahan melalui berbagai inovasi skema pembiayaan dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif.
Menurut dia, budget constraint (limit kapasitas anggaran) dan realisasi penerimaan yang tidak sesuai dengan target menjadi hambatan dalam mengoptimalkan government spending. Dinamika kondisi geo-politik dan geo-ekonomi global menuntut Pemerintah dengan kapasitas fiskal yang sangat terbatas untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor yang dapat menstimulus laju pertumbuhan ekonomi.
Pembiayaan efektif merupakan bagian terpenting dalam konsep pembangunan ekonomi Jatim yang dikenal sebagai JATIMNOMICs. Ada tiga aspek utama pendekatan JATIMNOMICs yaitu aspek produksi, aspek pembiayaan, dan aspek pemasaran.
