Massa GTT dan PTT menuntut diangkat menjadi PNS, Senin (9/2). Aksi ini membuat Bupati Nganjuk Drs Tafiqurrahman marah karena dianggap menelantarankan murid sekolah.
Nganjuk, Bhirawa
Menuntut diangkat menjadi PNS, Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Pemkab Nganjuk, Senin (9/2) mengepung Kantor Bupati Nganjuk di Jl Basuki Rahmad. Karena aksi tersebut, Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman sempat naik pitam lantaran banyak murid yang terlantar dan tidak mendapat pelajaran.
“Saya tidak ingin ada GTT dan PTT melakukan aksi lagi karena akan banyak anak didik yang tidak mendapatkan pelajaran,” ujar Bupati Taufiqurrahman saat menemui perwakilan GTT dan PTT di ruang rapat sekretariat kabupaten.
Menurut Bupati Taufiqurrahman, untuk mengangkat 1.178 GTT dan PTT harus melibatkan banyak pihak. Tidak hanya Pemkab Nganjuk maupun DPRD saja, tetapi juga harus melibatkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kemenpan dan Kementerian Keuangan. Namun demikian, Bupati Taufiqurrahman mengaku sudah sering melakukan koordinasi dengan kementerian tersebut tetapi hasilnya tetap belum jelas.
Karena itu Bupati Nganjuk menawarkan solusi kepada GTT dan PTT untuk menjadi tenaga kontrak. “Tidak usah dijelaskan lagi, saya sudah tahu permasalahannya tetapi dalam hal ini keputusan bukan saja tergantung dari Pemkab Nganjuk saja melainkan sejumlah kementerian,” papar Taufiqurrahman.
Mendapat jawaban tersebut, para perwakilan GTT dan PTT tidak setuju jika hanya diangkat sebagai tenaga kontrak. Karena tuntutan GTT dan PTT harus diangkat menjadi PNS sesuai dengan database.
Perwakilan GTT dan PTT Sajianto menjelaskan sebanyak 1.178 orang menuntut kejelasan terkait pengangkatan PNS mereka. Tetapi realitas di lapangan, Pemkab Nganjuk maupun BKD terkesan mengabaikan nasib para tenaga honorer yang berada di jajaran Dinas Dikpora. “Kami seringkali hanya mendapatkan janji untuk diangkat menjadi PNS. Tetapi sejak 2005 nasib kami tetap tidak berubah,” ungkapnya saat melakukan orasi.
Sajianto juga merasa bahwa perwakilan GTT dan PTT merasa diintimidasi dan diancam akan dipecat jika terus melakukan aksi. “Kami merasa diintimidasi dan diancam akan dipecat jika kami terus melakuan aksi,” teriak Sajianto di depan massa GTT dan PTT.
Karena merasa mendapat tekanan, massa GTT dan PTT justru akan terus melakukan aksi setiap hari di depan Kantor Bupati Nganjuk. “Kami tidak takut dalam memperjuangkan hak kami, dan kami akan terus melakukan aksi,” tegas Sajianto yang disambut dengan sorak sorai massa.
Sekadar diketahui, ribuan GTT dan PTT Nganjuk telah melakukan banyak cara untuk memperjuangkan nasibnya agar diangkat menjadi PNS. Di antaranya pernah menginap di Pendopo Kabupaten Nganjuk. Kemudian berkali-kali mengerahkan massa untuk berunjuk rasa, namun semua upaya tersebut gagal total. Demikian juga dangan aksi kali ini yang tetap saja para GTT dan PTT tersebut tidak akan pernah diangkap menjadi PNS oleh Pemkab Nganjuk. [ris]
