Dr H Soekarwo
Pemprov Jatim, Bhirawa
Mengawali 2018, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengajak seluruh ASN menyukseskan program Pemprov Jatim. Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh 2018, terutama pembangunan bidang infrastruktur, pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan efisiensi pembiayaan.
Dia menuturkan, pertumbuhan ekonomi Jatim selalu di atas rata-rata nasional. Pada triwulan III 2017 pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,21 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,01, dengan gini ratio 0,39.
“Ini artinya kesenjangan kita berada dalam kondisi yang baik. Biasanya growth tinggi, gini rationya bertambah. Di Jatim, pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kesenjangan menurun dari 0,40 menjadi 0,39,” ujar Gubernur Soekarwo, saat apel pagi awal tahun 2018 di halaman Kantor Gubernur Jatim, Selasa (2/1).
Menurutnya, yang masih menjadi permasalahan yakni pertumbuhan industri masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan industri di Jatim mencapai 4,82 persen masih di bawah pertumbuhan ekonomi.
“Yang bagus itu industri harus di atas pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian pertumbuhan industri Jatim termasuk yang baik di atas rata-rata pertumbuhan industri nasional yang mencapai 4,15 persen,” jelas Pakde Karwo, sapaan karib Gubernur Soekarwo.
Untuk itu, pada 2018, Pakde Karwo meminta agar sasaran meningkatkan pertumbuhan industri lebih pada memberikan nilai tambah di bahan baku. Proses yang digarap menjadi fokus memberikan nilai tambahnya di hulu. Sebagai contoh, petani harus bisa menjadikan padi menjadi beras, tidak menjual gabah kering giling.
Dibidang infrastruktur, lanjutnya, Pemprov Jatim ingin mewujudkan semua wilayah terhubung oleh transportasi di antaranya pembangunan jalan tol dan jalan provinsi, pembangunan jalur ganda kereta api (double track), pengembangan dan pembangunan bandara dan pengembangan pelabuhan. “Apabila semua jalur transportasi terhubung, maka perekonomian Jatim akan meningkat dengan cepat. Secara tidak langsung tingkat kesejahteraan masyarakatnya ikut terungkit,” jelasnya.
Di bidang pertanian, Pemprov Jatim akan mengoptimalisasikan nilai tambah untuk budidaya pertanian. Di antaranya, di sektor pertanian tanaman pangan dengan intensifikasi dan mekanisasi pertanian dari hulu hingga hilir, serta peningkatan indeks pertanaman dari 1,86 menjadi 2,49 pada tahun 2018.
Selanjutnya, Pemprov Jatim juga berupaya meningkatkan sumber daya manusia melalui dua cara yakni di sektor formal SMK menjadi filial fakultas di universitas. Di sektor non formal melalui SMK mini dan Balai latihan kerja. Cara tersebut dinamakan konsep pengembangan pendidikan dual track yang menjadi salah satu fokus Pemprov Jatim pada tahun 2018. Konsep dual track ini dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia, sehingga menjadi berkualitas dan berdaya saing.
Lebih lanjut disampaikannya, yang dirombak dalam pendidikan di Jatim yakni menjadi vokasional. Dari 1.991 SMK, terdiri dari 290 SMK Negeri yang berstandar internasional, SMK Swasta mencapai 1.700 unit. Dari total SMK Swasta tersebut, hanya 20 persen berkualitas baik dan 80 persen kualitasnya tidak baik atau sekitar 1.400-1.500 SMK. “Inilah yang harus diperbaiki dalam meningkatkan sumber daya manusia di Jatim,” jelasnya.
Pada kesempatan sama, Pakde Karwo juga tetap konsentrasi menanggulangi kemiskinan, dengan langkah pengentasan kemiskinan menjadi program prioritas pada tahun 2018 khususnya pada kawasan Madura. Beberapa cara yang akan dilakukan yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, antara lain melalui penanggulangan feminisasi kemiskinan. Kemudian mengurangi pengeluaran masyarakat miskin melalui bantuan pangan beras dari Dinsos, dan melakukan sinergitas program penagggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah.
Berdasarkan data BPS Jatim, jumlah penduduk miskin per akhir tahun 2008 mencapai 18,51 persen. Tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan hingga Maret 2017, mencapai 11,77 persen. Sebanyak tiga puluh persen penurunan kemiskinan di Indonesia berasal dari Jatim. “Jadi sebetulnya kontribusi Jatim dalam penurunan kemiskinan paling besar di Indonesia,” kata orang nomor satu di Jatim. [iib]
