Gubernur Ajak Masyarakat Awasi Pelayanan Publik melalui Media Sosial

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo didampingi istri Dra Hj Nina Soekarwo MSi menerima pin anti korupsi dari perwakilan siswi SD yang ikut dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Gedung Negara Grahadi, Kamis (10/12).

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo didampingi istri Dra Hj Nina Soekarwo MSi menerima pin anti korupsi dari perwakilan siswi SD yang ikut dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Gedung Negara Grahadi, Kamis (10/12).

Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengajak masyarakat untuk mengawasi pelayanan publik melalui media sosial. Seluruh elemen masyarakat, termasuk anak muda bisa melakukan proses monitoring dan evaluasi (monev) pada Pemprov Jatim melalui media sosial dan media elektronik lainnya.
“Kontrol terhadap pelayanan publik tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga bisa melalui media sosial. Mari kita teguhkan komitmen kita lewat sistem IT, anak-anak muda melakukan kontrol lewat media sosial. Kita semua sepakat kontrol pelayanan publik bisa dilakukan dengan media sosial,” kata Gubernur Soekarwo saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (10/12).
Menurut dia, kalau ada yang  tidak beres dengan pelayanan publik di Jatim seperti jalan rusak, trotoar rusak, atau lampu mati, anak-anak muda dan seluruh masyarakat bisa melaporkan keluhan melalui media sosial. Jika anak-anak tidak melakukan kontrol pada pelayanan publik, maka jalannya pembangunan menjadi kurang bagus.
Dijelaskannya, kontrol masyarakat atau yang biasa disebut monitoring dan evaluasi (monev) merupakan salah satu elemen penting dalam pembentukan reformasi birokrasi selain regulasi, pemimpin yang mempunyai komitmen, dan sistem IT.
“Ada rumusnya dalam reformasi birokrasi harus ada aturannya (regulasi), pemimpin yang punya komitmen (leadership), IT dan sistem yang dibangun, serta monev yang salah satunya bisa dilakukan melalui media sosial,” kata Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Soekarwo.
Dia mengatakan, dalam melakukan pencegahan terhadap korupsi di Jatim, pemprov membangun sistem online IT dengan tracking system di beberapa instansi seperti pada Samsat, Jembatan Timbang, Sistem Lelang dengan e-Procurement (e-Proc).
Di tempat sama, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji juga berikrar dan mendukung melalui pernyataan perang terhadap korupsi. “Kepolisian sangat mendukung pencegahan korupsi, bahkan penegakan kasus hukum korupsi harus semakin ditingkatkan,” katanya.
Sedangkan, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi juga mengaku sangat mendukung perang terhadap korupsi yang memang menjadi penyakit dan dampaknya sangat menyakiti masyarakat. “TNI berkomitmen anti korupsi dan mendukung penegakan maupun penindakan hukum terhadap pelakunya,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Provinsi Jatim 2015 Ir Wisnu Iriawan W Widodo SH mengatakan, tema peringatan tahun ini adalah ‘Tingkatkan Integritas Aparatur untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi Guna Kemakmuran Rakyat’. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Provinsi Jatim 2015 diikuti sekitar 1.400 orang mulai dari pelajar SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, Forpimda Jatim hingga Kepala SKPD Provinsi Jatim.
Pembacaan Ikrar Deklarasi Pelajar Anti Korupsi dilakukan tiga mahasiswa ITS Surabaya, tiga pelajar SMA UNTAG dan SMA Bhayangkari. Selain itu, Ikrar Pengusaha Anti Suap juga dibacakan oleh Pengacara Tiga Pilar yakni Taufik SH dan Didit SH, MA serta Notaris Tiga Pilar Hartono Wibowo SH. [iib]

Tags: