Gubernur Akui Jatim kekurangan Daging Sapi 132 Ribu Ton

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

DPRD Jatim, Bhirawa
Mahalnya harga daging sapi di Jatim diakui oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. Menurut mantan Sekdaprov Jatim ini, tingginya harga daging sapi saat ini tak lepas dari terbatasnya jumlah sapi yang akan dipotong. Sementara, proyek pembibitan yang digagas Pemprov Jatim belum menghasilkan daging yang maksimal. Bahkan diperkirakan Jatim kekurangan daging sekitar 132 ribu ton.
Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan saat ini harga daging di pasaran cukup tinggi. Seharusnya antara Rp 85 ribu sampai Rp 86 ribu/kg. Tapi nyatanya sekarang sampai menembus Rp 97 ribu hingga Rp98 ribu/kg. Karenanya, pihaknya berupaya keras agar Jatim bisa surplus daging. Termasuk adanya upaya dilakukan pembibitan hingga perkawinan antara sapi Bali dan banteng (Jalinteng).
Ditambahkannya, salah satu cara yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan pemerintan pusat. Menurutrnya, koordinasi itu sangat penting untuk menganalisa dampak-dampak yang akan muncul. “Sebenarnya kami sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat,”kata pria asal Madiun itu, Selasa (5/5).
Soekarwo berharap, setelah koordinasi itu baik pemerintah pusat maupun Pemprov Jatim akan menemukan langkah tepat untuk mengatasi masalah itu. “Tapi sementara memang kami harus kembali berkoordinasi terlebih dahulu,”ucapnya.
Politisi Partai Demokrat itu menguraikan, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada kenaikan harga daging sapi. Misalnya jumlah stok yang dianggapnya setiap tahun selalu mengalami kekurangan.  Menurutnya, setiap tahun Jatim selalu kekurangan daging sapi hingga 132 ribu ton. “Itu asumsinya daging tiap ekor sapinya mencapai 400 kilogram,”terangnya.
Oleh karena itu, untuk membuat kondisi tetap stabil maka jumlah sapi yang ada di Jatim harus dibuat tetap teratur. Misalnya, dalam satu tahun jumlah sapi indukan harus selalu berada pada angka 1 juta ekor. “Dengan asumsi 1 juta indukan itu mampu melahirkan 800 ribu ekor sapi, sehingga harganya masih tetap Rp 70 ribu per kilogramnya,”jelasnya.
Meski demikian, harga seperti itu dirasanya juga masih belum berada dalam kategori normal. “Tapi memang baru sebatas itulah yang bisa kita lakukan,”jabarnya.
Seperti diketahui, Komisi B DPRD Jatim  meminta kepada pemerintah pusat agar membuat regulasi sendiri atau aturan tentang daging lokal yang ada di Provinsi Jatim.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Yusuf Rohana  mengatakan dalam permasalahan daging seharusnya Jatim mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Mengingat Jatim yang selama ini menjadi wilayah swasembada daging nasional terus mengalami kemunduran untuk memenuhi kebutuhan nasional akibat tidak ada regulasi yang melindungi masuknya sapi impor dan bocornya sapi Jatim keluar daerah.
“Seharusnya Jatim memiliki aturan sendiri terkait dengan pemenuhan daging sapi. Tapi bukan sebaliknya, merembesnya sapi impor ke Jatim membuat peternak patah hati yang mengakibatkan mereka menjual sapi lokal ke luar Jatim yang akhirnya membuat Jatim kekurangan daging,” tegasnya. [cty]

Tags: