Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memberikan sambutan dalam acara halal bihalal di halaman kantor Gubernur Jatim. Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo menyatakan Jatim menolak radikalisme dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bertindak cepat melakukan antisipasi, agar kerusuhan di Tolikara, Papua tidak terjadi di Jatim. Sebab kerusuhan serupa yang menyinggung soal agama sudah merembet ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Diantara upaya antisipasi itu dengan melakukan koordinasi intensif antara Gubernur Jatim, Kapolda Jatim serta Pangdam V/Brawijaya. Tiga instansi ini akan terus melakukan pemantauan setiap ada perkembangan, serta meningkatkan komunikasi antara ulama dan umaro.
“Tadi sudah disinggung Pak Kapolda, gesekan di Papua itu juga sudah terjadi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Semoga ini tidak merembet ke Jawa Timur,” kata Gubernur Soekarwo, ditemui usai Halal bi Halal bersama Wagub Jatim, Sekdaprov Jatim, Ketua DPRD Jatim dan PNS di Lingkungan Pemprov Jatim, di halaman Kantor Gubernur Jatim, Kamis (23/7).
Menurut dia, yang mudah untuk diprovokasi adalah isu tentang agama. Oleh karena itu, agar isu tersebut tidak mudah tersulut, yang terpenting adalah tetap menjaga persatuan dan kesatuan, caranya dengan meningkatkan komunikasi antara ulama dan umaro.
“Jatim sampai saat ini masih sangat kondusif. Semua ulama dan umaro bertemu membicarakan bahwa ini bukan semata-mata sentiment agama. Seperti yang telah dijanjikan Tuhan Yang Maha Esa, kalau kedua kelompok ini kumpul, disitulah ada kedamaian,” terangnya.
Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, mengibaratkan, kondisi Jatim termometernya masih 37 derajat celcius. Itu Artinya kondisi provinsi paling ujung timur Pulau Jawa ini masih sehat dan normal alias kondusif. “Hari ini (kemarin) Kapolri meminta Kapolda dan saya, TNI yang dikoordinir Kodam, terus melakukan pengamatan terus,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf berharap kerusuhan yang terjadi di Tolikara tak sampai terjadi di daerah lain termasuk ke Jatim. Oleh karena itu semua pihak harus bersama-sama menjaga kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama.
“Pak Gubernur, Kapolda dan Pangdam sudah bertemu dengan MUI untuk saling menjaga kebersamaan, dan meminta seluruh bupati/wali kota untuk selalu manjaga daerahnya. Saya berharap kejadian di Tolikara cukup terjadi disana saja tak sampai merembet ke daerah lain,” pungkasnya.
Imbau Tak Ada dendam
Terkait peristiwa Tolikara, , Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur, Hamy Wahjunianto mengimbau jangan ada aksi balas dendam dari umat Islam terhadap umat Kristen di tempat lain.
Politisi yang akrab disapa Ustadz Hamy itu mengaku prihatin dengan peristiwa Tolihara. Pihaknya mengakui, sulit menemukan toleransi sejati di seluruh muka bumi. Terlebih ketika umat Islam menjadi minoritas. Namun hal itu tidak boleh menghalangi umat Islam untuk terus menampilkan Islam yang rahmatan
lil’alamin.
“Saya imbau umat Islam di Jawa Timur maupun daerah lain untuk tetap tenang. Tidak perlu ada aksi balas dendam dengan membakar tempat ibadah lain. Kita harus terus tampilkan wajah islam yang ramah sesuai ajaran Rasul,”ujar Hamy, Kamis (23/7).
Anggota DPRD Jatim ini mengingatkan, pada prinsipnya Islam sangat menyayangi sesama, baik itu muslim maupun non muslim. Tak hanya di saat umat Islam menjadi minoritas tetapi juga saat umat Islam menjadi mayoritas. Karena itu, pihaknya berharap peristiwa Tolihara ini menjadi yang terakhir. Jangan sampai ada lagi peristiwa bernuansa SARA, karena pada prinsipnya Islam menghargai perbedaan.
“Islam sangat menghargai perbedaan. Sebaliknya, saya berharap umat lain pun mengamalkan hal yang sama. Kalau itu dilakukan, saya yakin tidak ada lagi gesekan bernuansa SARA,”papar Wakil Ketua Komisi D di DPRD Jatim itu.
Orang nomor satu di PKS Jatim itu meminta agar di masa mendatang, aparat keamanan terutama intelijen bisa melakukan deteksi dini terhadap gejala gesekan bernuansa SARA. Terutama di daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Dengan begitu, potensi benturan antar umat beragama bisa dihindari. Deteksi
dini itu juga penting untuk memberi rasa aman bagi warga negara.
“Terkadang ada faktor eksternal yang menjadi pemicu bentrokan bernuansa SARA. Di situ peran aparat negara sangat dibutuhkan untuk melakukan deteksi dini,”imbuh alumni pasca sarjana Unair ini. [Iib.cty]
