Gubernur Bantah Hentikan Bantuan Pengungsi Syiah

Dr H Soekarwo

Dr H Soekarwo

Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Soekarwo membantah telah menghentikan bantuan terhadap pengungsi Syiah. Soekarwo menegaskan Pemprov tetap bertanggungjawab terhadap keberlangsungan hidup pengungsi Syiah.
“Tidak benar kalau kita menelantarkan mereka, apalagi tidak memberi jatah makan. Kita tetap bertanggungjawab penuh terhadap keberlangsungna hidup mereka. Meskipun untuk sementara biaya kehidupan, berupa makan dan kebutuhan lainnya kini diganti dengan uang tunai,” kata Gubernur Soekarwo, ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (15/4).
Perlu diketahui, Direktur Eksekutif Yayasan Bantuan Hukum Universalia (YLBHU), Hertansing Ichlas, telah menuding Pemprov Jatim menelantarkan pengungsi Syiah. Pemprov dianggap gagal memberikan tempat tinggal yang nyaman untuk pengungsi.
Selain itu, mulai 12 April 2014, para pengungsi Syiah tidak akan lagi mendapatkan pemberian jatah makan dari Pemprov Jatim. Mereka menuding Pemprov lepas tanggungjawab.
Mendapat tudingan itu, Pakde Karwo-sapaan lekat Soekarwo, langsung membantah peryataan tersebut. Sebab tak ada niatan pemprov untuk tidak memberi jatah hidup, malah sebaliknya mereka tetap diberi jatah makan per bulannya.
Namun, diakui Pakde Karwo, mereka meminta sendiri agar tidak dirupakan berupa makanan prasmana atau nasi bungkus, melainkan uang tunai agar mereka bisa masak sesuai keinginan mereka. “Jadi, pergantian uang dari makanan ke uang tunai adala permintaan mereka sendiri. Dan sekarang sudah kita realisasikan per bulannya Rp720 ribu untuk 200 pengungsi,” katanya.
Dalam sebulan, katanya, Pemprov Jatim harus mengeluarkan dana sebesar Rp166 juta perbulan untuk mereka. Kalau minggu lalu belum cair karena permintaan mereka hari Jumat sehinggga tidak bisa langsung dicairkan kecuali hari kerja.
Jatah makan berupa uang tunai ini, lanjutnya, terus akan diberikan sampai mereka bisa mandiri atau kembali ke desa masing-masing sesuai rencana semula. Karena itu, komunikasi terus dilakukan oleh berbagai pihak, Pemprov Jatim, Kementerian Agama, Pemkab Sampang dan Ulama di Sampang, agar secepatnya mereka bisa kembali.
“Yakinlah bahwa Pemprov Jatim sama sekali tidak menelantarkan. Ini menjadi tanggungjawab Pemprov Jatim. Kalau ada berita tidak dapat jatah makan atau dihentikan, itu keliru,” ujarnya.  [iib]

Tags: