Foto: ilustrasi
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo membebaskan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim untuk menyaksikan film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI). Alasannya tidak ada anjuran atau larangan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai nonton film berdurasi hampir empat jam tersebut.
“Tidak ada instruksi maupun larangan khusus kepada ASN. Artinya, kami persilakan yang mau menonton ataupun tidak. Saya tidak memberikan kebijakan apapun terkait film yang saat ini menjadi sorotan tersebut,” kata Gubernur Soekarwo, dikonfirmasi, Senin (25/9).
Menurutnya, politik luar negeri diatur oleh Menteri Luar Negeri, sedangkan politik dalam negeri diatur oleh Menteri Dalam Negeri. “Nah, dalam hal ini urusannya dalam negeri maka tegak lurus dengan pusat,” ujarnya.
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, juga tak melarang jika ada kegiatan menonton bersama karena juga tak ada perintah yang mengaturnya, terlebih daerah tidak bisa mengambil keputusan karena menjadi ranah pusat di Jakarta. “Sekali lagi, bagi ASN mulai dari pegawai atau pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), kami membebaskan untuk menyaksikan atau tidaknya,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf mengatakan, munculnya polemik hingga ada instruksi Panglima TNI untuk nonton bareng film Penghianatan G30S/PKI diambil hikmahnya saja. Menurut dia, pasti ada sisi positif yang diambil dari masalah ini.
“Kita positif tinking saja. Termasuk ada wacana pembuatan film baru. Ini saya kira baik-baik saja. Masyarakat tahu lebih banyak tidak sepotong-sepotong. Ini adalah pembelajaran bagi kita jika ada sejarah kelam bangsa ini,” katanya.
Sementara itu, DPRD Jatim mendesak Dinas Pendidikan Jatim agar menginstruksikan seluruh sekolah di Jatim baik sekolah negeri dan swasta untuk menggelar nobar film G30S/PKI. “Upaya ini untuk memberikan pemahaman kepada pelajar tentang bahaya komunisme dan upaya membentengi komunisme ditingkat pemula dan jangan sampai komunisme tumbuh di Indonesia khususnya di Jatim,” kata Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo.
Politisi asal Partai Golkar ini berharap kegiatan nobar tersebut perlu ditradisikan di Jatim. “Bahkan kami juga siap dan mendukung instruksi panglima TNI yang memerintahkan jajarannya untuk nobar film G30S/PKI. Jangan sekali-kali melupakan sejarah kalau PKI kejam dan ingin merubah ideologi Pancasila di Indonesia,” terangnya.
Ditambahkan Freddy, faham komunisme tak boleh hidup di Indonesia karena tak sesuai dengan ideologi Indonesi. “Saya mengalami sendiri kekejaman PKI yang menganut faham komunisme. Ayah saya saja hampir menjadi korban kekejaman PKI. Oleh sebab itu saya mendukung penuh antisipasi bahaya laten komunis di pelajar. Ini sangat berbahaya sekali karena merasakan kekejaman PKI,” pungkasnya. [iib]
