Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama 38 kepala daerah, menyerahkan LKPD ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jatim.
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama 38 kepala daerah, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerinrah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jatim, Senin (27/3). Dalam penyerahan tersebut, Gubernur Khofifah menekankan kepada seluruh tim agar fokus menyiapkan bahan pemeriksaan yang dibutuhkan BPK RI. Sebab, BPK telah menetapkan masa pemeriksaan selama 60 hari kedepan.
“Semua hal harus diperhitungkan, karena ada cuti bersama (Idul Fitri) nanti. Dan waktunya auditnya sampai tanggal 25 Mei mendatang harus sudah diserahkan kepada kepala daerah. Maka sekarang tim harus konsentrasi dan fokus,” katanya.
Terkait hal tersebut, Gubernur Khofifah berharap pelaporan LKPD dapat dilaksanakan secara akuntabel, valid, dan transparan. Tak hanya itu, LKPD juga diharapkan dapat rampung sesuai target waktu yang ditetapkan dan hasil yang terbaik. “Ini adalah penyerahan LKPD unaudited pertama secara serentak oleh BPK RI. Kami mengapresiasi inisiati Kepala BPK RI Jatim ini,” ujar Khofifah.
Lebih lanjut Gubernur Khofifah juga mengapresiasi bupati/ wali kota yang telah menyiapkan LKPD ini secara maksimal. Bahkan dari beberapa kepala menunjukkan kesiapannya dari bahan LKPD yang disetorkan ke BPK RI.
“Seperti Kota Pasuruan tadi paling tebal LKPD-nya. Jadi antara jumlah warga dengan laporannya lebih tebal laporannya. Dan yang paling siap covernya adalah Kabupaten Banyuwangi bahkan Pemprov kalah keren. Terus paling tipis Sidoarjo dan paling transparan Surabaya,” ujar Khofifah disambut tawa para hadirin.
Di akhir sambutannya, Khofifah berharap laporan keurangan pemerintah daerah semakin hari semakin baik dan akuntabel. Hal ini diharapkan juga selaras dengan arahan Presiden RI terkait tujuan birokrasi 2023 adalah birokrasi yang berdampak dan breakdownnya adalah layanan publik berdampak.
“Ini akan berseiring dengan seluruh format pemeriksaan BPK yang tidak hanya melihat output tetapi outcome dari semua program yang dilakukan oleh Pemda, Pemprov, maupun Kab/Kota,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Karyadi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sebab per hari ini serentak Gubernur Jawa Timur dan 38 Bupati/Walikota se-Jawa Timur telah menyerahkan LKPD Unaudited kepada BPK Jawa Timur.
“Setelah ini kami akan memeriksa LKPD yang telah diserahkan. Tanggal 25 Mei 2023 kami sudah harus menyampaikan LHP termasuk opini terkait laporan keuangan tersebut,” ujarnya.
Karyadi mengaku, sebelumnya BPK telah melakukan pemeriksaan pendahuluan selama 35 hari. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pihaknya mengakui masih ada temuan namun tidak signifikan.
“Temuanya seperti biasa, adanya pola kekurangan volume sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran. Misalnya volumenya semestinya 50 dibuat 40 sehingga kurang, maka masuk dalam kelebihan pembayaran,” ujar Karyadi.
Kemudian kelebihan pembayaran lainnya juga karena perhitungan atau aritmatik atau faktor kesengajaan. “Kadang-kadang itu nyuri-nyuri dikit gitu lho di bagian datanya. Itu juga bisa menyebabkan kelebihan pembayaran,” tambahnya.
Karyadi menambahkan dengan adanya penyerahan LKPD serentak ini pemeriksaan yang pihaknya lakukan bisa lebih terukur dan terkonsentrasi. Hal ini juga berkat kerja sama dan koordinasi yang baik dengan para kepala daerah.
“Kami sudah mengawali dengan adanya pemeriksaan pendahuluan sebelumnya. Tentunya sudah kita mapping, kita identifikasi permasalahan-permasalahan yang signifikan. Jadi pemeriksaan besok hanya sekadar melengkapi dan memastikan ketepatannya,” jelas Kalan BPK Jatim Karyadi. Di akhir, ia juga menegaskan bahwa penyerahan LKPD ini bukan permasalahan kecepatan melainkan ketepatan dalam menyusun laporan keuangan. [tam.iib]
