Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI yang diketuai H Zainudin Amali SE di Gedung Negara Grahadi, Selasa (2/5).
Pemprov, Bhirawa
Pelaksanaan pilkada serentak baru akan digelar 27 Juni 2018. Namun persiapan terkait penganggaran hingga kini terus dimatangkan. Terkait dana Pilgub Jatim 2018 yang mencapai sekitar Rp 1,2 triliun direspon oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dengan Komisi II DPR RI dalam hal efisiensi.
“Dulu zaman saya jadi calon, anggaran Pilgub 2008 hanya Rp 800 miliar. Sekarang sekitar Rp 1,2 triliun dan itu sudah sharing dengan kabupaten/kota. Jika digelarnya pilkada serentak itu dengan alasan efisiensi, maka sekarang tambah mahal,” kata Gubernur Soekarwo saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Gedung Negara Grahadi, Selasa (2/5).
Ia menejelaskan, penekanan untuk efisiensi dan Pilgub Jatim 2018 tersebut juga disampaikan pada Komisi II DPR RI saat kunjungan kerja di Grahadi. “Pilgub baru Juni 2018 tapi kami sepakat untuk mendorong efisiensi anggaran,” jelasya.
Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengatakan anggaran pilkada merupakan dana sharing antara pusat dengan pemerintah provinsi dan kab/kota. “Pasti ada sharing, di pusat sudah dianggarkan melalui KPU pusat. Jadi ada batasan apa yang jadi wilayah provinsi kab/kota dan pusat,” tuturnya.
Terkait dana anggaran Pilgub Jatim 2018 sebesar Rp 1,2 triliun, menurutnya masih bisa ditekan. “Pastinya bisa ditekan anggaran Rp 1,2 triliun itu terlalu besar. Salah satu tujuan penyenggaraan pilkada serentak itu kan efisien waktu, penyelenggaraan dan anggaran. Tujuan awal pilkada serentak itu akan tercapai salah satunya jika bisa mengefisienkan anggaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan dari pelaksanaan pilkada serentak 2018 sebanyak 171 di seluruh Indonesia, Jatim menggelar 18 pilkada kabupaten/kota dan satu pilgub. Untuk itu, pihaknya mendorong kepada penyelenggara pilkada yakni KPU dan Bawaslu untuk bisa menyiapkan sebaik-baiknya.
“Khusus Pilgub Jatim, Pak Gubernur sudah sampaikan bahwa semua masih dalam tahap persiapan. Sejauh ini juga tidak ada kendala berarti yang memungkinkan menghalangi pelaksanaan pilkada, semua masih on the track,” ungkapnya.
Disinggung terkait nama calon dalam bursa Pilgub Jatim, ia mengaku telah memantau dari luar Jatim sudah ada beberapa nama yang bermunculan. “Yang terbaik yang menjadi pilihan masyarakat. Pengganti Pakde Karwo minimal sama dengan kualitas kepemimpinan beliau. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Jatim Timur tetap bagus seperti saat ini,” tandasnya.
