Gubernur dan Pimpinan DPRD Jatim Akhirnya Sahkan Laporan APBD 2016

DPRD Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim, Soekarwo dan Pimpinan DPRD Jatim akhirnya mengesahkan laporan penggunaan APBD 2016 secara resmi dalam rapat paripurna. Dimana seluruh fraksi di DPRD Jatim memberikan masukannya terhadap perda penanggungjawaban atas pelaksanaan APBD 2016. Meski menerima laporan pertanggungjawaban gubernur atas pelaksanaan APBD, fraksi tetap memberikan saran kepada eksekutif—-
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Sugeng Pujianto mengatakan, pihaknya memberikan beberapa rekomendasi sebagai langkah prioritas. Diantaranya, Inspektorat untuk segera menerbitkan keputusan mengganti ganti kerugian negara. Terutama bagi mereka yang ditemukan adanya penyelenggara pemerintah yang di duga melakukan penyalahgunaan wewenang.
“Kami juga berharap Bakesbangpol selalu melakukan deteksi dini terhadap keberadaan organisasi masyarakat yang intoleren. Serta, keberadaan orang asing yang berpotensi mengganggu ketertiban umum,” ujar Sugeng.
Untuk dinas pertanian, lanjutnya, diharapkan lebih meningkatkan kinerja komisi pengawasan pupuk dan perstisida (KP3). Hal ini guna menjaga distribusi pupuk organik dan anorganik. Sedangkan untuk dinas perikanan dan kelautan, pihaknya berharap ada kegiatan intensif tentang rehabilitasi serta sosialisasi konservasi mangrove dan terumbu karang. “Biro administrasi perekonomian segera melakukan penataan core business BUMD. Sehingga tercipta sinergitas dalam peningkatan peranannya,” jelasnya.
Kemudian dinas lingkungan hidup agar mengupayakan pusat pengelolaan limbah buangan dan memperbanyak IPAL komunal. Lalu dinas pendidikan diharapkan lebih hati-hati dalam pengelolan SMA/SMK agar tidak muncul keresahan. “Baik itu menejemen keuangan sekolah, penerimaan peserta didik baru, maupun kesejahteraan tenaga pendidik,” ungkapnya.
Sementara juru bicara Fraksi PPP DPRD Jatim Achmad Sillahuddin menyampaikan, pihaknya mencermati bahwa sisi pendapatan terjadi selisih yang cukup besar antara realisasi dengan target. Menurutnya pencapaiannya masih jauh dari potensi pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB) dan retribusi daerah. “Perlu ada dan masih memiliki peluang untuk ditingkatkan dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga tahun depan rencana pendapatan lebih optimal,” kata Sillahuddin.
Mengenai masalah SILPA, Sillahuddin melanjutkan, beberapa pergeseran, penambahan dan pengurangan anggaran dalam pelaksanaan APBD 2016. Menimbulkan SILPA atas penyerapan anggaran yang kurang maksimal. “Maka kami berharap setiap SKPD mengelola anggaran APBD hendaknya mengacu pada prinsip efisiensi, efektisitas dan disiplin anggaran tepat waktu serta tepat sasaran,” ungkapnya.
Tidak hanya soal SILPA, Fraksi PPP juga menyoroti setoran laba ke kas daerah dari BUMD. Menurutnya, setoran Rp 364 milliar lebih dari total modal setor Rp 3,663 trilliun perlu ada evaluasi total. Sehingga kedepannya dapat memberikan kontribusi bagi penguatan keuangan daerah.
Masukan juga diberikan juru bicara Fraksi PAN Salahuddin mengatakan, pihaknya bahwa realisasi dari program rehabilitasi daerah irigasi yang mencapai 98,18 persen. Tapi temuan dan simpulan komisi B justru menyatakan kondisi jaringan irigasi banyak mengalami kerusakan. “Rendahnya serapan kesehatan bisa saja berkorelasi dengan kegagalan menurunkan angka kematian ibu,” kata Silahuddin.
Dia juga melanjutkan, realisasi pendapatan tahun 2016 melampui target tahun sebelumnya yaitu 4,06 persen dan kinerja pertumbuhan 5,55 persen. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi variabel penting dalam penentuan target pendapatan daerah. “Tapi rasanya kita sepakat bahwa melampui target kurang dari 5 persen ditengah tumbuhnya ekonomi, menjadi pekerjaan rumah,” ungkapnya.
Juru bicara Fraksi PKB DPRD Jatim Khozanah Hidayati mengatakan, untuk masalah optimalisasi belanja daerah, pihaknya meminta agar perencanaan disusun berdasarkan kebutuhan publik. Bukan hanya bersifat inkremental saja. Selanjutnya peningkatan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan serta penyusunan anggaran. Hendaknya bukan hanya melibatkan fisik saja, namun terpenting adalah mengakomodasi aspirasi dan partisipasi publik.