Gubernur Didesak Terbitkan Surat Izin Kolektif

KPU Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim didesak menerbitkan surat izin kolektif untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang menjadi petugas KPPS (kelompok panitia pemungutan suara). Setidaknya 30 persen petugas KPPS merupakan PNS.
Komisioner KPU Jatim Divisi Teknis dan Data Choirul Anam,  mengatakan sesuai surat edaran Menpan RB (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) nomor 7/2009, PNS yang menjadi penyelenggara Pemilu harus mendapatkan ijin tertulis dari atasannya langsung.
Jika tidak mendapatkan izin dari atasan, lanjutnya PNS yang bersangkutan diancam sanksi pemecatan. “Teman-teman KPPS gelisah dengan surat edaran ini. Beberapa (PNS) ada yang ingin mundur (sebagai petugas KPPS) setelah membaca surat itu (surat edaran Penpan RB),” ujarnya, Kamis (13/3).
Menurut Anam, di Jatim terdapat sekitar 604.744 petugas KPPS. Dari jumlah tersebut, sekitar 181.423 orang atau 30% merupakan PNS, termasuk guru. Jika para PNS tersebut kesulitan mendapatkan ijin dari atasan, maka dia khawatir akan mengganggu pelaksanaan Pileg 2014 ini.
Karena itu, dia mendesak agar Gubernur Jatim Soekarwo menerbitkan semacam surat ijin kolektif bagi PNS yang menjadi petugas KPPS. Agar pengajuan ijin kepada atasan tak dilakukan satu per satu. Sehingga pengajuan izin menjadi lebih mudah.
“Harapan kami gubernur melalui BKD (badan kepegawaian daerah) membuat kebijakan untuk memberikan ijin secara kolektif,” kata dia.
Secara umum, Anam menyebutkan pembentukan KPPS sudah hampir selesai sesuai dengan jumlah TPS (tempat pemungutan suara) di Jatim. Hanya saja memang sempat terkendala oleh surat edaran Menpan RB tersebut.
“Kami tetap taati sudat edaran itu, tapi kami juga berupaya membuat kemudahan bagi KPPS yang dari PNS,” terang pria Asal Bangil Pasuruan ini.
Sementara itu, Komisoner KPU RI Arief Budiman mengatakan prinsipnya pihaknya membutuhkan tenaga yang banyak. Mereka harus terampil, berpengalaman dalam kepemiluan, dan berpendidikan cukup. Karena itu, PNS menjadi pendukung yang sangat berarti dalam penyelenggaraan Pileg ini.
“Makanya, kami meminta kepada pak Menteri untuk mempermudah teman-teman PNS menjadi KPPS,” ucapnya.
Arief menuturkan, penyelenggaraan Pileg ini bukanlah agenda kelompok atau golongan tertentu saja. Melainkan agenda besar bangsa secara keseluruhan.
“Kenapa dulu terbit edaran itu, mungkin supaya pimpinannya tahu apa yang dilakukan bawahannya. Tapi kami berharap, PNS itu diberi kemudahan untuk menjadi KPPS, jangan dipersulit ijinnya,” terang aktifis Pasar Turi Surabaya ini.
Terkait dengan persiapan Pileg secara umum, Arief menyatakan sudah siap. Untuk logistik, secara akumulasi sudah selesai 99 persen, mulai dari tinta, kotak suara, bilik suara, hologram sampai segel. Bahkan untuk surat suara, secara nasional sudah beres 100 persen. “Dua hari lalu distribusi logistik sudah 98%. Mungkin sekarang sudah 100%,” katanya.
Saat ini, kata dia, KPU hanya tinggal melakukan koordinasi saja dengan instansi terkait, mulai dari pemerintah daerah, dan juga TNI/Polri. Kepada peserta pemilu, pihaknya berharap membantu menjaga kondusifitas penyelnggaraan pemilu dengan tidak membuat tindakan yang kontraproduktif. Pihaknya juga meminta media mendukung upaya menjaga kondusifitas dengan memuat berita-berita yang bernuansa positif.
Khusus untuk keamanan, Arief mengakui NAD dan Papua menjadi daerah yang harus diperhatikan secara khusus. Apalagi beberapa waktu lalu ada persitiwa kekerasan yang terkait dengan Pemilu. “Memang Papua dan Aceh perlu perhatian khusus, tapi bukan berarti tidak bisa diamankan. Kami sudah bertemu TNI/Polri, dan mereka menyatakan sudah siap mengamankan,” kata dia. [cty]