Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Menghadapi Pilkada serentak yang sedianya digelar pada 9 Desember 2015 nanti, pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) oleh Gubernur Jatim diminta agar tetap netral dan profesional. Hal ini sebagai upaya agar pelaksanaan Pilkada (Pemiludaka) di 19 kab/kota di Jatim bisa berlangsung aman, tertib dan kondusif.
Ketua komisi A DPRD Jatim Fredy Poernomo mengatakan pihaknya telah mengingatkan kepada Gubernur Jatim agar tidak salah pilih dalam menentukan Penjabat (Pj) bupati/wali Kota yang bakal menggelar Pilkada serentak pada 2015 mendatang. Untuk itu sikap netral dan profesional perlu dikedepankan demi menjunjung tinggi pelaksanaan Pilkada serentak.
“Saya berharap pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jatim jangan sampai memiliki sikap arogan, dan juga mampu memahami kepentingan rakyat, sehingga rakyat yang dipimpin Pj tidak dirugikan oleh pejabat sementara itu,”tegasnya, Minggu (31/5).
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi A DPRD Jatim Bambang DH. Menurutnya, seorang Pj dituntut untuk tidak memanfaatkan jabatannya demi kepentingan pribadi atau golongan. Sebaliknya, yang bersangkutan harus bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan dan mementingkan kepentingan masyarakat.
“Saya sudah mengingatkan Gubernur Soekarwo untuk benar-benar menempatkan pejabat eselon II Pemprov Jatim sebagai Pj bupati/wali kota yang benar-benar netral dan memiliki profesionalitas dalam menjalankan tugas kepala daerah sementara,”tegas Bambang DH.
Dikatakan Bambang DH yang juga mantan Wali Kota Surabaya ini, pihaknya mempunyai banyak pengalaman saat Pemkot Surabaya dijabat Pj. Agar tidak terjadi kegaduhan politik di 19 kabupaten/kota yang bakal menggelar Pilkada langsung, maka sosok Pj yang dipasang gubernur harus benar-benar memiliki netralitas dan membela kepentingan rakyat.
“Meski kita sudah tahu desain dari pusat mengenai mekanisme usulan Pj. Tetapi kami dari Fraksi PDIP tetap mempunyai kewajiban mengingatkan gubernur untuk benar-benar memasang Pj yang profesional dan netral. Ini sebagai bentuk Fraksi PDIP melakukan kontrol terhadap kebijakan eksekutif,” tegasnya Bambang DH, politisi asal Fraksi PDIP Jatim ini.
Seperti diketahui, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum memilih 23 nama calon Pj sementara berasal dari pejabat PNS eselon II untuk memimpin kabupaten/kota yang wali kota/bupatinya memasuki akhir masa jabatan.
Dari nama-nama tersebut, akan dirucutkan menjadi 19 nama sesuai kebutuhan kota/kabupaten yang menggelar Pilkada serentak, Desember mendatang. Ke-19 daerah tersebut terdiri dari tiga kota yakni Kota Blitar, Kota Surabaya, Kota Pasuruan. Kemudian, 16 kabupaten yaitu Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jember, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Kediri, Kabupeten Situbondo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Trenggalek, Mojokerto, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, serta Kabupaten Tuban. [cty]
