Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat akan melakukan sesi foto bersama pengurus HIPMI Jatim yang baru dilantik di Gedung Grahadi Surabaya.
Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meminta pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim yang baru dilantik, agar memperluas jaringan pemasaran. Sebab strategi ini sangat penting sebagai upaya penguasaan pasar dalam negeri.
“Program yang disusun oleh pengurus HIPMI harus besar dan pemimpinnya harus mampu menyolidkan seluruh anggota, agar pengembangan jaringan pemasaran bisa dilakukan secara maksimal,” kata Gubernur Soekarwo, saat menghadiri acara Pengukuhan Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Jatim Masa Bakti 2014-2017 di Gedung Grahadi, Selasa(25/11).
Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, selain memperluas jaringan pengurus HIPMI juga perlu melakukan pembenahan infrastruktur dan suprastruktur di lingkup internalnya. Perbaikan ini diperlukan agar keputusan yang diambil bisa sesuai dengan tujuan bersama.
Dicontohkan, melalui pertemuan one on one antar pengusaha dalam waktu empat jam bisa menghasilkan transaksi hampir Rp100 milyar. “Dengan terus melakukan perbaikan maka HIPMI sebagai ujung tombak ekonomi Jatim akan mampu mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia negara nomor satu di dunia,” ungkapnya.
Dijelaskan, secara makro perekonomian Jatim menunjukkan kinerja yang baik, dimana tahun 2014 sampai dengan triwulan ketiga tumbuh sebesar 6,02% lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Struktur PDRB jatim sampai dengan triwulan tiga 2014 masih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR), sektor industri pengolahan dan sektor pertanian.
Dari data tersebut, kontribusi dana pemerintah sangat kecil, hanya 5,73 persen terhadap PDRB Jatim dan sisanya swasta sebesar 94,27 persen. Hal itu menunjukkan bahwa besaran PDRB di Jatim merupakan kinerja masyarakat dan kinerja para pengusaha. Sedangkan pemerintah hanya menjadi stimulus untuk fasilitasi dana masyarakat, dan ini merupakan pola kinerja yang cukup bagus.
“Namun dari gambaran perekonomian Jatim, sektor pertanian baru diperkiran pulih pada triwulan satu tahun 2015. Dan masih tinggginya ketergantungan impor bahan baku dan mesin,” imbuhnya.
Pakde Karwo mengatakan, beberapa asosiasi usaha bermigrasi dari memproduksi sejumlah produk bergeser menjadi pedagang barang yang tidak diproduksi di negeri sendiri, di samping juga menghadirkan volume impor yang kian meningkat. Migrasi dari produsen menjadi pedagang ini diduga sangat tinggi. Terlihat dari indikator meningkatnya perab PHR dan pada saat yang sama sektor industri pertanian cenderung stagnan atau bahkan menurun.
Indikator lainnya tampak dari terus meningkatnya belanja kendaraan bermotor, gadget, aneka elektronik dan barang-barang konsumsi lainnya. “Namun kita sendiri sulit menemukan produk dengan merek lokal,” tambahnya.
Ia berharap, HIPMI bekerjasama baik dengan pemerintah atau melalui bank yang dimiliki Pemprov Jatim yaitu Bank UMKM. Melalui Bank UMKM para pengusaha bisa mendapatkan pinjaman lunak dengan bunga hanya 6 persen, dan turn offernya mingguan.
Jika ada kesulitan saat pengurusan kredit para pengusaha bisa meminta bantuan lembaga Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida). “Kemudahan kerjasama ini dilakukan untuk mendukung para pengusaha muda yang menjadi ujung tombak dalam persaingan di era kawasan ekonomi asean,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Raja Sapta Oktohari mengatakan, kebijakan-kebijakan telah dibuat utamanya untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun 2015. Salah satunya adalah menciptakan pengusaha muda baru dengan target keseluruhan 3800 pengusaha, dengan penyebaran 100 pengusaha baru di tiap kab/kota di Jatim. Di samping itu juga program pelatihan wirausaha melalui perguruan tingggi (PT).
Ia mengungkapkan, banyak pengusaha baru yang hanya bertahan selama lima tahun, karena tidak mendapatkan support dan bantuan dari pemerintah. Tidaklah adil jika pemerintah kota/kabupaten memperlakukan biaya perizinan bagi pengusaha muda yang nota bene kebanyakan bergerak di sektor usaha mikro dan kecil dengan pengusaha besar.
“Bagi pengusaha bermodal besar, biaya perizinan mungkin tidak jadi persoalan. Tapi bagi pengusaha mikro, perizinan masih jadi kendala. Oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan bertemu dengan pemerintah, kami tak bosan-bosannya agar pengusaha muda mendapat kemudahan dalam upaya mendukung investasi,”ujarnya. [iib]
