Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menghadiri Sertijab Wali Kota Probolinggo periode 2019 – 2024 di Gedung Serbaguna Widya Harja Kota Probolinggo, Rabu (6/2).
Sertijab Wali Kota Probolinggo
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meminta Wali Kota Probolinggo untuk fokus mengembangkan industri pengolahan. Apalagi dari struktur PDRB Kota Probolinggo pada 2017, sebesar 15,19 persen berasal dari sektor industri pengolahan.
“Peningkatan kesejahteraan yang paling cepat adalah merubah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Dalam proses industri pengolahan, bahannya bisa diambil dari kabupaten atau daerah lain, tapi produksinya harus dilakukan disini karena posisi perdagangan barang dan jasa sudah sangat besar,” kata Pakde Karwo, sapaan lekatnya, saat menghadiri Serah Terima Jabatan/Sertijab Wali Kota Probolinggo di Gedung Serbaguna Widya Harja Kota Probolinggo, Rabu (6/2).
Selain mengembangkan industri pengolahan, lanjut Pakde Karwo, yang tidak kalah penting adalah menyelesaikan urusan wajib pemerintahan dalam hal ini pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Ia mengapresiasi langkah Wali Kota Probolinggo yang dalam program kerjanya akan membangun rumah sakit baru di Probolinggo.
Namun, ia berpesan agar memaksimalkan keberadaan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) sebagai tempat rujukan awal. Idealnya, setiap kelurahan harus memiliki ponkesdes dengan satu bidan dan dua perawat. Selain itu, harus ada Juru Pemantau Jentik (jumantik) yang aktif bersama dengan ibu-ibu kader PKK melakukan pemantauan jentik di lingkungannya.
“Yang paling penting sebenarnya adalah membudayakan pola hidup sehat di masyarakat, karena sering kali penyakit itu datang karena kita tidak hidup sehat. Ini yang harus disampaikan kepada masyarakat, katanya,” tutur Pakde Karwo.
Masih di bidang kesehatan, Pakde Karwo meminta agar masalah perbaikan pangan dan gizi terutama bagi balita untuk ditingkatkan. Hal ini mengingat trend balita stunting di Probolinggo angkanya meningkat 30,4 persen. Menurutnya masalah ini harus menjadi perhatian serius. Untuk itu, peran kader PKK terutama ibu-ibu bisa dioptimalkan terutama di posyandu.
Selain kesehatan, faktor yang tidak kalah penting adalah pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM. Untuk itu, pengembangan bidang vokasi harus terus ditingkatkan agar SDM Kota Probolinggo memiliki skill atau keahlian yang menjadi nilai tambah.
Dijelaskannya, Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo tahun 2017 lalu cukup tinggi yakni 72,09 persen. Selain itu, di bidang pendidikan untuk tingkat SMA/SMK/MA di Kota Probolinggo pada tahun 2017 lalu tercatat Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 67,55 persen dan Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 89,61 persen.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mengatakan, visi dan misi yang selanjutnya akan menjadi program pemerintah Kota Probolinggo akan terlaksana apabila Raperda tentang RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019 2014 disahkan oleh Wali Kota bersama DPRD.
Menurutnya, draft RPJMD telah disiapkan dan dalam waktu dekat akan segera disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama.
“Saat ini draf telah sampai pada tahap penyelarasaan dengan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim terpilih masa jabatan 2019 2024, serta program pemerintah pusat. Sehingga RPJMD Kota Probolinggo menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional,” tutur dia.
99 Hari Kerja
Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin, menyampaikan visi – misi, visi membangun bersama rakyat untuk Kota Probolinggo lebih baik, berkeadilan, sejahtera, transparan, aman dan berkelanjutan, sebagai janji 99 hari kerja janji kampanyenya.
“Setelah selesai sertijab program kerja 100 hari akan kami kebut, dan satu persatu visi dan misi akan kami laksanakan, dan akan kami buat pemeritahan Pemkot Probolinggo lebih baik dalam pemerintahan layani masyarakat dengan baik. Dalam program 100 hari kerja, yang kepotong 1 hari Sertijab jadi 99 hari akan kami lihat sistim dalam pemerintahan yang kurang baik, akan kami benahi dan satu persatu visi misi kami akan kami kerjakan, utamanya pemerintah wajib melayani masyarakat dengan baik” tegasnya. [wap,tam]
