Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Ubah Nomenklatur, Gunakan Istilah Pendidikan Vokasi
Pemprov, Bhirawa
Program SMK mini yang telah berjalan sejak 2014 akan segera berganti nama. Ini setelah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melakukan evaluasi terhadap program yang diperuntukkan bagi kalangan santri di pesantren tersebut.
Gubernur Khofifah meminta Pergub SMK Mini diubah menjadi Pendidikan Vokasi yang saat ini dilaksanakan di Pondok Pesantren. Karena pada dasarnya SMK Mini itu diperuntukkan bagi para santri yang mendapatkan pelatihan vokasi. “Jadi saya ingin lebih fokus. Bukan lagi SMK Mini, karena memang bukan SMK. Kalau ini memang kursus, saya ingin fokus pada pendidikan vokasi,” ujar gubernur perempuan pertama di Jatim, Selasa (11/2).
Dirinya pun meminta Asisten II Sekdaprov Jatim dengan Kepala Biro Hukum menindaklanjuti hal tersebut. Pemprov Jatim tidak lagi menggunakan istilah SMK Mini, karena yang sebetulnya adalah Pendidikan Vokasi selama 6 bulan. “Itu juga saya minta cek apakah selama enam bulan pelatihannya cukup. Jangan-jangan mereka butuh satu tahun. Saya ingin lebih fokus supaya lebih terukur skill yang diperoleh .
Lebih lanjut disampaikannya, pendidikan vokasi pada pondok pesantren tersebut bisa dikomunikasikan dengan fakultas vokasi di berbagai perguruan tinggi. Sebab di beberapa perguruan tinggi saat ini telah menyediakan fakultas vokasi.
“Kalau ada fakultas vokasi di perguruan tinggi , kita ingin berseiring dengan berbagai perguruan tinggi. Karena dari fakultas-fakultas vokasi, kita berharap bahwa nanti program KKNnya mereka bisa ke pendidikan vokasi yang saat ini ada di 100 pondok pesantren di Jatim,” tutur dia.
Selain perubahan terhadap pergub SMK Mini, Pemprov Jatim juga tengah mempersiapkan diri untuk peluncuran kartu prakerja yang digagas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Melalui kartu ini akan diberikan biaya pelatihan berkisar 3-7 juta dengan estimasi durasi pelatihan 90 hari atau 3 bulan.
Dengan demikian, Gubernur Khofifah berharap dapat mengurangi pengangguran di Jatim. Sebab, angkatan kerja baru di Jatim rata-rata 800 ribu per tahun. Sedangkan ada sebanyak 357.553 orang berdasarkan data Dinas Pendidikan Tahun 2019 merupakan Lulusan SMA, SMK, Madrasah Aliyah. “Itulah yang sedang kita konsolidasikan agar nyekrup antara angkatan ketja, skill dan kebutuhan pasar,” katanya.
Ada dua leading sector yang menangani kartu prakerja ini. Diantaranya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian . Rencananya, Jatim akan mendapatkan kuota 100 ribu Kartu Prakerja dari jalur Kemenaker. Kemudian untuk Kartu Prakerja dari jalur Kemenko Perekonomian, Jatim sementara akan mendapatkan kuota 93 ribu. Lebih lanjut disampaikannya, untuk supporting teamnya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Koperasi dan UKM.
“Jadi Dinas Perindag dan UMKM akan support, mereka membantu memilahkan mana yang passionnya ke digital IT, mana yang non digital IT sesuai platform yang ditentukan pemerintah ,” ujar orang nomor satu di Jatim. [tam]
