Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat memberikan paparan mengenai kondisi Jatim terkini termasuk bidang keuangan yang sedang mengalami dampak ekonomi global.
Pemprov jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menggagas expenditure reform atau reformasi di sisi pengeluaran, sebagai strategi untuk mengatasi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jatim yang cenderung stagnan dalam tiga tahun terakhir akibat perlambatan ekonomi global.
Expenditure reform yang digagas Gubernur Soekarwo ini utamanya akan menyasar kebijakan di sektor UMKM dan BUMD agar lebih mandiri dalam menjalankan bisnisnya,.
“Kita masih dalam proses atau on going program expenditure reform sebagai salah satu strategi fiskal yang ditempuh Pemprov Jatim,” terang Gubernur Soekarwo, saat acara Forum Dialog dengan Pokja Wartawan Pemprov Jatim, di Kantor Gubernur Jatim, Jumat (7/4).
Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, menjelaskan, pola penerapan expenditure reform tersebut dengan memberikan stimulus di segmen UMKM. Caranya dengan memfasilitasi loan agreement yang memberikan bunga murah, mudah dan cepat. Terkait dana yang diberikan untuk loan agreement, agar tidak ada subsidi sehingga suku bunganya bisa lebih rendah yakni 6 persen.
“Dari total dana Rp120 triliun yang dialokasikan untuk loan agreement, pemerintah tidak perlu mendapat giro. Sehingga dengan suku bunga 6 persen, 1,5 persennya untuk asuransi perbankan dan 4,5 persen keuntungan bank,” urainya.
Selain itu, Pakde Karwo juga akan segera mengumpulkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemprov Jatim, agar dalam penyertaan modalnya bisa pinjam ke pihak ketiga. Jika BUMD hanya mengandalkan modal dari APBD, maka untuk kondisi ekonomi seperti ini sulit dilakukan. Oleh sebab itu, para direktur utama/dirut BUMD harus bisa membuat inovasi dan kebijakan agar modalnya dan keuntungannya bisa meningkat.
“Sekarang kebijakannya kami ubah dan para Dirut harus membuat solusi, sehingga bisa lebih mandiri. Restrukturisasi ini harus segera dilakukan,” imbuhnya.
Pakde Karwo menambahkan, untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mampu menjadi Badan Layanan Umum Daerah/BLUD telah diinkubasi. Dari proses inkubasi tersebut berdasar pengelolaannya telah dikelompokkan dalam dua bagian yakni A dan B. Khusus untuk rumah sakit BLUD Pemprov Jatim, saat ini juga telah menerapkan kerjasama pembiayaan dengan perbankan dalam hal pembangunan.
“Intinya dalam pembangunan infrastruktur harus menggunakan konsep Public Private Partnership /PPP sehingga tidak hanya mengandalkan APBD,” terangnya.
Lebih lanjut disampaikan, bagi masyarakat kecil atau miskin pemerintah wajib memberikan bantuan berupa charity. Disamping itu, bagi yang kecil termasuk petani juga harus diberdayakan dan didampingi sehingga bisa lebih produktif. Salah satu caranya dengan memberikan ketrampilan melalui pendidikan vokasiona.
Sedangkan bagi segmen besar dilakukan efisiensi atau insentif non fiskal. “Mereka harus kita didik menjadi SDM yang lebih berkualitas melalui vokasional. Sehingga petani tidak bergerak menjadi pengangguran di kota besar tapi ke industri karena ketrampilannya,” pungkasnya. [iib]
