Gubernur Imbau DPD Kawal Pembangunan Infrastruktur
Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang berasal dari Jatim, agar berkomitmen mengawal dan mewujudkan pembangunan infrastruktur di wilayah Jatim. Contohnya pembangunan double track Jakarta-Banyuwangi dan menuntaskan proyke Jalan Lintas Selatan (JLS).
Dengan adanya infrastruktur yang sangat memadai itu, menurut Gubernur Soekarwo, dapat mempercepat perekonomian Jatim utamanya yang ada di bagian timur dan pesisir selatan Jatim. Kondisi itu disebabkan karena biaya jalur distribusi produk yang akan dibawa keluar Jatim maupun keperluan ekspor bisa dipangkas.
“Kalau lewat jalur kereta api mungkin bisa lebih cepat dan hemat pengeluaran. Biaya distribusi akan menurun sehingga barang kita bisa bersaing,” kata Gubernur Soekarwo, saat membuka Rapat Konsolidasi Anggota DPD RI Provinsi Jatim, di Hotel Pullman Surabaya, Jumat (25/9) lalu.
Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, mengatakan, rencana pembangunan kereta jalur ganda itu sudah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jatim sejak tahun lalu. Sehingga, tidak ada alasan lagi pembangunan tersebut diundur. “Jadi saya berharap kepada DPD untuk mengawal proses pembangunan double track ini,” katanya.
Sementara itu untuk JLS, Pakde Karwo juga meminta kepada DPD agar menyampaikan pemerintah pusat untuk menyelesaikan pembangunan JLS Pacitan-Banyuwangi. “Saya berharap DPD bisa menyampaikan agar pemerintah pusat segera mencairkan dana pembangunan JLS wilayah Pacitan-Banyuwangi,” ujarnya.
Menanggapi permintaan itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Ahmad Nawardi berjanji akan memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi dari Jatim kepada pemerintah pusat. Dikatakannya, untuk pembangunan double track ini pihaknya meminta juga kepada gubernur untuk melakukan kerjasama dengan beberapa daerah seperti Jakarta, Jateng, dan Jatim.
“Nanti akan kami kawal masalah ini agar semua pembangunan Infrastruktur di Jatim segera terealisasi. Namun sebelum itu kami meminta melakukan kerjasama dengan beberapa daerah tersebut supaya pembangunan double track ini bisa selesai,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI, Prof Farouk Muhammad mengapresiasi sejumlah langkah yang diambil Pemprov Jatim dalam mengatasi perekonomian yang melemah. Dengan kebijakan yang intervensi kepada masyarakat kecil sehingga mereka bisa terangkat.
Paket ekonomi memang tidak ada yang berdampak dalam jangka pendek kebanyakan berjangka panjang. Dirinya mencontohkan masalah PHK yang arus segera diatasi, karena ini masalah ekonomi bisa ke sosial dan keamanan. Pemerintah pusat didorong untuk membanckup pemerintah daerah untuk melandingkan kebijakan jangka pendek.
Ia mencontohkan, dana desa diarahkan ke pemberdayaan perekonomian desa. Karena itu pemerintah pusat jangan terlalu birokratis. “Misalnya tahun ini segera dicairkan yang penting tidak disalah gunakan. Soal nanti ada RPJM Desa dan lainnya itu bisa menyusul,” pungkasnya. [iib]
