Gubernur Jatim Dr H Soekarwo berjabat tangan dengan Ketua Kadin Jatim periode 2014 – 2019 disela Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Kadin Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Pemprov Jatim, Bhirawa
Polemik pembangunan dan operasional Pasar Turi yang tak kunjung selesai membuat Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meminta Kadin Jatim ikut mendorong penyelesaiannya. Gubernur meminta Kadin mendesak pengusaha, untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Pasar Turi Surabaya agar para pedagang tidak lari ke kota lain. Sebab saat ini banyak pelanggan dari Indonesia timur yang lari ke Pasar Tanah Abang Jakarta.
“Pasar Turi itu tidak hanya mewakili pedagang Surabaya, tapi pedangan se-Indonesia timur. Untuk itu saya berharap Pasar Turi bisa segera buka,” kata Gubernur Soekarwo, ditemui usai Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Jatim masa bakti 2014-2019 dan Kabupaten/Kota di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (17/6).
Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, penyelesaian pasar tradisional yang sempat terbakar itu perlu penyelesaian cepat. Sebab ada informasi terkait keluhan dari sebagian pedagang Indonesia timur lari ke pasar tradisional Tanah Abang, Jakarta.
“Perlu diingat yang disediakan di Pasar Turi itu barang-barang kiloan, tapi sekarang itu sulit ditemui. Kita tahu sendiri dulu barang yang ditemui di Pasar Turi bukan lembaran tapi kiloan,” ucapnya.
Menanggapi permintaan Gubernur itu, Wakil Ketua Kadin Jatim M Rizal mengatakan, siap ikut menyelesaikan permasalahan Pasar Turi dan menjadi salah satu prioritas Kadin Jatim. “Pasar Turi itu barometer perdagangan ekonomi di Surabaya. Harapannya, Pasar Turi seperti Mangga Dua di Jakarta dan fungsinya seperti dulu, bahkan lebih,” kata.
Kendati demikian, ada beberapa kendala yang membuat Pasar Turi belum beroperasional, salah satu kendalanya adalah dengan pedagang yang masih enggan berjualan di dalam karena alasan tidak akan laku. “Pedagang memiliki karakteristik tertentu, seperti pedagang kecil yang berjualan menolak dimasukkan ke dalam Pasar Turi dan mereka ingin tetap berdagang di jalan,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Jatim itu, Pakde Karwo meminta kepada politisi, pengusaha dan pemerintah harus kompak di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Jatim. “Semua bisnis tidak akan bisa dibangun pada ruang kosong. Politisi, pengusaha dan pemerintah harus kompak dalam menghadapi persaingan bisnis di era globalisasi,” ujarnya.
Ia mengatakan, bisnis tidak bisa berjalan dengan baik jika yang menjadi regulator yakni goverment atau pemerintah tidak mendapat dukungan dan suporting dari politisi. Politisi berperan dalam memberikan suport terhadap kondisi regulasi yang akan menunjang situasi bisnis di suatu daerah.
Pakde Karwo sapaan akrabnya mengatakan, faktor legislasi dapat menghambat bisnis jika regulasi yang dilahirkan tidak mendukung iklim bisnis yang ada.
Dicontohkan Jepang yang bisa bangkit dari terjangan krisis ekonomi. Bersatunya pemerintah, pengusaha dan politisi dapat mengembalikan situasi perekonomian Negara Jepang yang saat itu sedang dilanda krisis. Pengusaha harus berusaha pada lingkungan dan stabilitas persepsi yang baik. Sama halnya dengan politisi, jika ia tidak membawa kondisi yang baik, maka pengusaha akan mempersepsikan kondisi bisnis di Indonesia tidak baik.
“Pengusaha jangan pernah mempersepsikan dollar akan kembali menguat, tapi kita harus yakin bahwa rupiah yang akan menguat. Jika semua pengusaha membuat persepsi, maka dikhawatirkan persepsi tersebut menjadi kenyataan. Kita harus optimistis pertumbuhan ekonomi kembali membaik,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Jatim periode 2014-2019 Ir La Nyalla Machmud Mattalitti mengatakan, Jatim selalu dalam iklim yang kondusif untuk berinvestasi. Kadin Jatim merasakan jalinan sinergitas program bersama Pemprov Jatim dengan memberikan kesempatan kepada dunia usaha berjalan dengan baik.
“Situasi yang kondusif dalam berinvestasi ini yang tidak saya temui pada daerah lain di Indonesia. Kadin sesuai dengan fungsi dan tugas yang diemban harus berupaya mengembangkan perekonomian nasional. Bahkan, berbagai upaya harus dilaksanakan guna menyemarakkan pasar dalam dan luar negeri terhadap semua komoditi bisnis yang ada,” ujarnya. [iib]
