Gubernur Imbau Presiden Tinjau Diniyah Tak Dapat BOS

Gubernur Soekarwo bersama Rois Am PBNU KH Mustofa Bisri ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar, ketua DPRD Jatim Halim Iskandar saat hadir di peringatan 1 Abad pesantren Denanyar dan haul KH Bisri Syansuri pendiri NU. [ramadlan/bhirawa]

Jombang, Bhirawa
Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta Menteri Kabinet menyampaikan kepada Presiden Jokowi untuk memperhatikan pendidikan berbasis pesantren. Pasalnya pendidikan diniyah dilingkungan pesantren tidak mendapat alokasi dana Bantuan operasional Sekolah (BOS).
Hal ini disampaikan Gubernur di depan dua menteri Jokowi, yakni Menteri tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Menristek Abdul Nasir serta Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar saat hadir pada puncap peringatan 1 abad pesantren Denanyar Jombang dan haul KH Bisri Syansuri, Minggu (19/4) malam.
“Mohon ini bisa disampaikan, karena soal pendidikan Negara membuat fakta sendiri, Pendidikan Diniyah atau Madin tidak diurus dan tidak mendapatkan alokasi dalam BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” ujarnya mengatakan.
Soekarwo mengatakan, di Jawa Timur ada sekitar 987 ribu lembaga pendidikan diniyah salfayiah yang ada di pesantren yang selama ini belum diakui dan perlu mendapat perhatian. “Kami usul ini menjadi bagian program. Dan kami sudah membuat surat, Konsep Pendidikan yang khas Indonesia hanya ada dipesantren. Pendidikan yang khas Indonesia ada di pesantren, ini harus diperhatikan,” imbuh Gubernur.
Masih menurut Gubernur,  Bangsa Indonesia bisa aman seperti sekarang ini berkat ulama pesantren yang berhasil mengawinkan agama Islam dan kebudayaan. Beberapa ahli memperhitungkan, negara yang paling kuat, adalah ketika bertemunya agama dan kebuyaan. “Dan para ulama N, kiai pesantren berhasil mengawinkan Agama dan budaya kemudian dirumuskan para ulama NU, Islam Nusantara,” tandasnya menambahkan.
Pakde Karwo kemudian memberikan contoh, bahwa Jawa Timur yang merupakan propinsi Nahdliyin, hampir tidak ada gejolak, hal ini berkat ulama NU.  Meski banyak aliran yang ada jawa Timur tetap aman. “Karena di Jatim banyak pesantrennya. Gejolak hampir tidak ada, kalau hangat sedikit wajar lah,” pungkasnya mengatakan.
Minimnya perhatian Pemerintahan Jokowi dan Jk ini terhadap pendidikan pesantren juga disampaikan Rois Am PB NU, KH Mustofa Bisri. Dikatakannya, dalam APBN pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk pendidikan pesantren NU. Padahal menurutnya tanpa NU negara ini akan kacau balau. “Pada APBN sekarang tidak ada sama sekali  yang menganggarkan pendidikan pesantren NU,” tuturnya mengungkapkan.
Padahal lanjut Gus Mus, demikian ia biasa dipanggil menambahkan, Negara Indonesia kalau tidak ada NU akan kacau. Setiap ada persoalan besar dipastikan datang ke NU. “Indonesia yang ada sekarang ini salah satunya karena adanya pesantren, pesantren itu NU kecil, dan NU adalah Pesantren besar. Karena yang mendirikan NU adalah kyai kyai pesantren,” tandasnya mengingatkan.
Rois Am PBNU ini kemudian memberikan contoh bagiama Negara Philipina yang dulunya adalah mayoritas Muslim, namun kini penduduknya yang muslim hanya tinggal 1 persen, berbeda dengan Indonesia. “Dan setiap ada kekacauan atau gegeran besar negara pasti membutuhkan NU,” pungkas Gus Mus menambahkan.
Di samping Gus Mus dan gubernur jatim Soekarwo, hadir dalam Peringatan 1 Abad Pesantren Denanyar dan Haul KH Bisri Syansuri yang juga pendiri NU diantaranya, Ketua PB NU KH Said Aqil Siroj,  Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Riset dan Tegnologi, Abd Nasir, Wagub Syaifullah Yusuf Dan Muhaimin Iskandar ketua DPP PKB. [rur]