Gubernur Ingatkan Perusahaan Tak Cicil THR

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa

Pemprov, Bhirawa
Para pengusaha di Jatim diwanti-wanti agar memberikan hak Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya secara utuh dan tidak dicicil. Hal itu ditegaskan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1442 H yang jatuh pada pertengahan Mei mendatang.
“Ini menjelang Ramadan, kemudian akan masuk juga Idul Fitri. Kami mohon THR untuk pekerja jangan dicicil,” ujarnya di sela penyerahan penghargaan untuk perusahaan yang nihil kecelakaan kerja di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa (6/5) malam.
Menurut Khofifah, pesan tersebut berseiring dengan sinergitas dari seluruh sektor ketenagakerjaan yang hari ini membutuhkan ruang sehingga harus terkawal supaya tetap kondusif. Pesan yang sama sebelumnya juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta komitmen pengusaha untuk membayar THR menjelang Lebaran dengan tidak dicicil.
Selain memberikan THR secara penuh, Gubernur Khofifah juga mengajak para pengusaha untuk ikut menemukan solusi terhadap angka pengangguran yang meningkat. Meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jatim hanya 5,59 persen atau jauh di bawah rata-rata nasional yang dibatas 7 persen. Namun, di beberapa kabupaten kota di Jatim masih ada yang TPT-nya di atas 8 persen.
“Kami pernah menyampaikan hal semacam ini kepada salah satu perusahaan. Bisakah tidak di PHK? Mungkin jam kerjanya dikurangi, kalau jam kerja dikurangi pasti pendapatannya berkurang, tapi relatif masih punya kesempatan untuk mendapatkan income,” ujar Khofifah.
Pihaknya terus berharap, seluruh dunia usaha dan industri bersatu padu mencari solusi terbaik bahwa opsi yang bisa diambil dan diputuskan pada posisi win-win profit. Artinya, bisnis yang dijalankan tetap survive tetapi masyarakat juga tetap terlayani untuk mendapat pekerjaan.
“Meski jika harus mengurangi jam kerja, sehingga format dalam perjanjian kerja yang ada bisa dilakukan evaluasi bersama tanpa harus memberhentikan karyawan,” tandas gubernur perempuan pertama di Jatim itu.
Penyebab PHK tidak semata-mata karena faktor pandemi Covid-19. Khofifah menyebut ada juga perusahaan yang melakukan mekanisasi dalam proses produksi yang dampaknya satu mesin bisa memberhentikan 1500 karyawan.
Pihaknya pun mengomunikasikan dengan pemilik perusahaan karena ada satu mesin sudah jalan dan akan menambah dua mesin lagi. Sehingga dalam proses mekanisasi ini ada setidaknya 4.500 karyawan diberhentikan.
“Dalam posisi seperti ini, saya mohon bupati / wali kota untuk ikut berupaya mengomunikasikan lebih intensif karena panjenengan lebih dekat dengan sektor-sektor usaha. Sehingga identifikasi dari kemungkinan untuk solusi bersama bisa kita putuskan,” tutur Khofifah.
Jadi, lanjut Khofifah, setelah dievaluasi, kemungkinan terjadinya PHK bukan hanya terkontraksi dari sisi akses marketnya. Tetapi juga karena mekanisasi dari sistem produksi di perusahaan tertentu.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga memberikan penghargaan kepada perusahaan yang nihil kecelakaan. Kepada mereka, Gubernur Khofifah berharap tetap dipertahankan, bahkan bisa menjadi percontohan bagi perusahaan-perusahaan lainnya.
“Nihil kecelakaan menjadi penting karena perlindungan terhadap tenaga kerja itu juga penting terhadap keselamatan serta kesehatan pekerja,” ucap orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.
Gubernur Khofifah juga memberikan penghargaan untuk sejumlah kepala daerah yang sukses menjadi pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Pada kesempatan sama, juga dilakukan penandatanganan pakta integritas pencegahan perkawinan anak di Provinsi Jatim oleh pemerintah serta unsur dan lembaga masyarakat. [tam]

Tags: