Gubernur-Jatim-Dr-H-Soekarwo-melakukan-Pengambilan-Sumpah-Janji-Pelantikan-dan-Sertijab-Pejabat-Pimpinan-Tinggi-Pratama-di-Gedung-Negara-Grahadi.
(Pelantikan Eselon II)
Pemprov Jatim, Bhirawa
Kondisi penerimaan negara mengalami stagnan, bahkan cenderung turun dalam tiga tahun terakhir berdampak pada berkurangnya anggaran dari pemerintah pusat ke provinsi dan kab/kota. Gubernur Jatim Soekarwo meminta para pejabat di lingkungan Pemprov Jatim menyiapkan skenario dalam rangka penyelamatan pembiayaan untuk kesejahteraan.
Gubernur Soekarwo mengaskan penyiapan scenario pendanaan ini saat Pengambilan Sumpah Janji, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas serta Pengukuhan Kepala Sekolah SMA/SMK se-Jatim di lingkungan Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (2/6).
Menurut Pakde Karwo, ada tiga langkah yang bisa dilakukan. Pertama, belanja tetap dan rutin harus berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan melalui Dana Alokasi Umum. Belaja tetap ini seperti belanja pegawai, pemeliharaan gedung dan perjalanan dinas.
“Saya minta Pak Sekda untuk manajemen keuangan harus rinci, agar kualitas pembangunan kita tidak turun. Untuk itu saya minta budget policy harus menetapkan PAD terutama dimanfaatkan untuk pemenuhan pembiayaan rutin. Ini strategi menyelamatkan atas ketidakpastian,” katanya.
Kedua, dengan melakukan strategi pembiayaan non-APBD, salah satunya mendorong beberapa Organisasi Perangkat Daerah/OPD untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah/BLUD. Misalnya, rumah sakit harus bisa mengembangkan klinik yang memberikan harapan, seperti klinik kecantikan.
“Semua yang menghasilkan barang dan jasa harus bisa dijual. Seperti rumah sakit, UPT sektor perikanan dan pertanian, badan diklat dll harus menjadi BLUD, sehingga bisa membiayai dirinya sendiri,” ungkapnya.
Ketiga, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terutama yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi harus menjadi industri urutan nomor dua setelah Bank Jatim. Caranya, dengan skema yang sudah ditetapkan, yakni deviden dijadikan sebagai setoran, bukan mengambil dari APBD.
Salah satunya menurut Gubernur melalui kesepakatan dengan Pertamina agar operator Pertamina atau pihak ketiga yang lain, devidennya sebagai cicilan terhadap penyertaan. “Ini strategi kita,” jelas Pakde Karwo.
Dikatakannya, seluruh program Pemprov Jatim selama ini berjalan baik meskipun ada krisis ekonomi. Hal ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi Jatim dan keuntungam jual beli barang yang terus naik. Namun masalah penurunan kemiskinan masih menjadi persoalan.
“Ini yang sedang dicek apakah kemiskinan karena masalah struktural atau kultural. Kemiskinan kultural karena pendidikan dan kesehatan kurang bagus,” katanya.
Di akhir, Pakde Karwo mengusulkan pada gubernur periode berikutnya untuk mengembangkan konsep ekonomi syariah. Salah satunya dengan mendorong masyarakat menyalurkan uangnya melalui lembaga keuangan mikro syariah seperti Bait Maal wat Tamwil (BMT), untuk kemudian dijembatani ke industri jasa keuangan.
Menurutnya, saat ini ada sekitar 327 triliun rupiah uang masyarakat Jatim yang belum masuk ke industri jasa keuangan. “Ini harus dilakukan agar uang masyarakat jadi usaha yang produktif, kalau disimpan di bantal saja menjadi konsumsi, untuk beli motor dan sebagainya,” terangnya.
Pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) yang dilantik kali ini berjumlah 12 orang. Antara lain, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jatim, Dr. Mas Purnomo Hadi, MM, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvJatim, Setiadjit SH MM dan Kepala Biro Umum Setdaprov Jatim, Drs Ashari Abubakar MM. Sedangkan pejabat administrator (Eselon III) yang dilantik kali ini berjumlah 44 orang. [iib]
DAFTAR PEJABAT ESELON II YANG DILANTIK
NO NAMA JABATAN
1. Dr. ADI WIRACHJANTO, M.Kes Direktur RSUD Haji Surabaya Prov. Jatim
2. Dr. MAS PURNOMO HADI, MM Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jatim
3. Dr. Ir. I MADE SUKARTHA, CES Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim
4. Ir. DEWI JUNIAR PUTRIATNI, M.Ss Staf Ahli Gubernur Jatim bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
5. Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SP, MT Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
6. SETIAJIT, SH, MM Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jatim
7. Dr. GATOT GUNARSO, SH, M.Hum, MM Kepal Badan Koordinasi Wilayah II Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro Prov. Jatim
8. Dr. drg. SRI AGUSTINA ARIANDANI, M. Kes Direktur Utama RSJ Menur Surabaya Prov. Jatim
9. Dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes Wakil Direktur Penunjang Medik Pendidikan dan Penelitian pada RSUD Haji Prov. Jatim
10. Dr. ENDANG PRABAWATI, M. Kes Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan pada RSU Haji Prov. Jatim
11. Ir. AGUS MUKIYONO, MT, MM Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim
12. Drs. ASHARI ABUBAKAR, MM Kepala Biro Umum Setdaprov Jatim
