Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama Ketua MUI Pusat KH Ma’ruf Amin pada acara Akses Keuangan Syariah di Hotel JW Marriot Surabaya.
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menginginkan pembangunan digital ekonomi juga memasukkan informasi digital tentang raw material dalam proses produksi. Hal ini penting dilakukan, agar digital ekonomi tidak hanya mengedepankan proses bisnis/tradingnya saja namun lebih ke prosespemenuhan bahan mentahnya.
“Dalam proses digital ekonomi jika yang dipentingkan adalah proses tradingnya maka kita hanya akan jadi market atau lahan jualan produk-produk tempat lain,” terang Pakde Karwo-sapaan lekat Gubernur Jatim pada acara Kegiatan Akses Keuangan Syariah Melalui Shiar, Inkubasi Bisnis Syariah, dan aplikasi Digital Berbasis Masjid (Aksi Shiyam) di Ball Room, Hotel JW Marriot, Surabaya, Kamis (7/6).
Menurut Pakde Karwo, jika informasi digital raw material ini sudah tersedia maka akan memperkuat industri. Selama ini, permasalahan Industri di Jatim maupun di Indonesia adalah adanya keterbatasan bahan mentah.
Oleh karena itu, lewat digital raw material saat ada kebutuhan sistem akan dibukadan ketersedian bahan mentah bisa diakses lewat website. “Jika proses digital raw material berjalan efektif maka akan bisa mengurangi impor dan ada barang pengganti dari dalam negeri, sehingga neraca perdagangan kita bisa surplus,” tuturnya.
Pakde Karwo menambahkan, pada tahun 2017 PDRB Jatim mencapai 219 trilyun dan government spendingnya hanya sekitar 7,52 persen, sedangkan sebesar 92,48 persennya berasal dari masyarakat. Dari total PDRB yang diperoleh tersebut 54,98 persennya ditopang oleh UMKM. Oleh sebab itu, potensi besarnya UMKM yang dimiliki Jatim ini harus dikembangkan sebagai pembuat produk bukan hanya sekedartrader. “Inkubasi untuk UMKM ini bukan hanya bisnis atau dagang tapi inkubasinya bagaimana memproses bahan baku untuk industri,” imbuh orang nomor satu di Jatim ini.
Pada kesempatan sama, Pakde Karwo menyampaikan,potensi ekonomi syariah di Jatim sangatlah besar karena mayoritas penduduknya atau sekitar 97,80 persen beragama Islam. Selain itu, jumlah pondok pesantren di Jatim sebanyak 6 ribu dengan jumlah santri sekitar 1 juta yang tersebar di seluruh wilayah Jatim.
Karenanya, sejak tahun 2015 pihaknya telah mengusulkan untuk membuat sistem ekonomi syariah murni untuk menjembatani potensi yang sangat besar ini. “Ekonomi syariah murni merupakan jembatan bagi potensi muslim di Jatim terhadap industri jasa keuangan/IJK,” tukasnya.
Dijelaskan, Market share perbankan syariah di Jatim tahun 2017 masih 5,15 persen dan Dana Pihak Ketiga masih 5,17 persen. Data ini membuktikan masih banyak uang yang beredar di masyarakat, maka tawaran syariah murni atau mudarobah sangat memungkinkan. Akan tetapi, sistemnya bukan dengan flat karena jatuhnya justru akan lebih besar dari bank konvensional. “Ekonomi syariah merupakan satu solusi dalam menghadapai tantangan ekonomi. Namun, sistemnya harus mudarobah betuldan mengedepankan kejujuran,” tegas Pakde Karwo. [iib]
