Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, bhirawa
Rusaknya sejumlah ruas jalan provinsi dan nasional di Jatim diakibatkan kendaraan berat melebihi tonase yang melintas di jalan raya. Ini karena sejumlah jembatan timbang yang seharusnya mampu menyortir kendaraan berat yang lewat selama ini tidak berfungsi lagi pasca diambilalih oleh pusat.
Bahkan niatan Gubernur Jatim yang akan meminta kembali tidak digubris oleh pusat. Padahal untuk mendirikan satu jembatan timbang dibutuhkan anggaran puluhan juta rupiah. Namun sekarang dibiarkan sehingga banyak dimanfaatkan oleh para PKL untuk menempatkan barangnya.
“Saya sudah mengirim surat ke Kementrian PUPR terkait keberadaan jembatan timbang yang sudah 2 tahun mangkrak untuk dikelola kembali oleh Pemprov Jatim. Tapi nyatanya hingga sekarang tidak ada jawaban,” tegas Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo, Selasa (3/4).
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Katim, Sholahudin menegaskan banyaknya jalan rusak di Jatim baik nasional dan Jatim sangat merugikan masyarakat. Ini karena pusat tidak segera memanfaatkan jembatan timbang pasca penyerahan dari Pemprov Jatim ke pusat.
Akibatnya ada sekitar 60 persen jalan rusak di Jatim. Ketika hal ini dikonfirmasikan ke Kementrian PUPR dikatakan tidak ada anggaran untuk perbaikan jalan. Sedang terkait pengaktifan kembali jembatan timbang hingga kini belim ada jawaban yang pasti
“Jujur kami sangat menyesalkan dan kecewa berat dengan sikap pemerintah pusat ini. Tentunya masalah ini masyarakat merasa dirugikan. Berikut keberadaan jembatan timbang yang diharap mampu untuk meminimalisir kerusakan jalan yang diakibatkan angkutan betat yang melebihi tonase tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal untuk membangun satu jembatan timbsng dibutuhkan anggaran puluhan juta yang diambil dari APBD Jatim,”tegas politisi dari PAN ini.
Karenanya, dalam waktu dekat ini Komisi D DPRD Jatim akan ngelurug Kementrian PUPR di Jakarta. [cty]
