Gubernur Inginkan One on One Business Meeting

Dalam Setiap Pertemuan Ekonomi
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menginginkan bentuk kerjasama bisnis secara langsung atau (one on one bussines meeting), dalam setiap pertemuan yang membahas mengenai bidang perekonomian. Ini dibuktikan dengan penandatanganan kerjasama atau MOU antara satu provinsi dengan provinsi lainnya.
“Sudah dicontohkan, peningkatan volume perdagangan antar pulau langsung dilakukan seperti transaksi pengusaha kopi di Jatim dengan Provinsi Bengkulu dan MOU Garam Industri dengan NTB,” ujar Soekarwo, saat memberikan pengarahan pada saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Provinsi Indonesia, di Hotel Meritus Surabaya, Selasa (11/3).
Menurut dia, jenis model one on one bussines meeting melibatkan semua pihak antara pemerintah dan pengusaha melalui Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Model one on one bussines meeting dilakukan dengan mengumpulkan setiap provinsi mempunyai potensi apa saja yang bisa diperdagangkan, dan sebaliknya setiap provinsi menginginkan bahan baku apa saja tanpa perlu impor dari luar negeri.
Melalui one on one bussines meeting ini, dapat membicarakan setiap permasalahan yang ada dengan memotong ongkos yang mahal melalui informasi yang di dapatkan melalui e-comerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan hingga pemasaran barang  dan jasa melalui sistem elektronik.
“Ada meja-meja yang dipersiapkan dari keunggulan produk dan potensi di setiap provinsi, bukan hanya sekedar rapat tanpa menghasilkan sesuatu bagi daerah,” ungkapnya.
Dijelaskan, one on one bussines meeting memberikan dampak yang begitu besar kepada para pengusaha. Pemerintah memberikan informasi terkait perdagangan sedangkan pengusaha menangkap peluang usaha tersebut menjadi keuntungan.
“Saya yakin pengusaha belum sepenuhnya menguasai peta dan pasar produk. Untuk itu, dengan e-comerce daerah yang belum terakses informasi bisa terbantu dalam berdagang. Karena, di dunia bisnis informasi menjadi nilai yang sangat tinggi,” imbuhnya.
Pakde Karwo–sapaan akrab Soekarwo, menjelaskan, pemerintah harus mengambil sikap dalam proses perdagangan. Jika neraca perdagagan sudah defisit terhadap bahan baku dan bahan penolong, maka selamanya yang terjadi Indonesia akan menjadi pasar terhadap produk luar negeri yang menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Menurutnya, jika bahan baku dan bahan penolong bisa dilakukan antar provinsi maka yang terjadi adalah surplus perdagangan di Indonesia akan meningkat dan membantu pemerintah dalam memperkuat nilai rupiah terhadap sistem ekonomi.
Menghadapi pasar bebas, terdapat tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan. Dalam menyongsong perubahan dari era globalisasi menuju perdagangan bebas, cara yang harus ditempuh yakni menghilangkan berbagai hambatan arus lalu intas barang, modal, informasi teknologi dan jasa antar negara. “Dengan memperkuat UMKM dan pasar dalam negeri maka akan membantu Indonesia dari defisit neraca perdagangan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Ekonomi Pemprov Jatim yang juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Jatim Hadi Prasetyo melaporkan, rakor ini bertujuan untuk membuka ruang konsolidasi dan memperluas jaringan perdagangan ekonomi antar provinsi dalam menghadapi perdagangan bebas dalam sistem keterbukaan ekonomi di bidang perdagangan, investasi dan jasa.
Dijelaskan, sasaran praktis dari kegiatan ini dalam jangka pendek yakni akan mengupayakan kesepakatan secara praktis dan taktis untuk mengurangi barang impor dan mensubstitusi perdangangan di masing-masing provinsi.
Selanjutnya, kegiatan ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan perdagangan antar provinsi dan antar pulau dalam negeri sehingga market atau pasar yang ada di Indonesia akan tetap terpelihara. Diharapkan, domestik market bisa dikuasai oleh para pelaku ekonomi yang ada di Indonesia.
“Kita menyadari neraca perdagangan kita defisit terhadap komoditi impor dari luar negeri. Maka perdagangan antar provinsi dan antar pulau menjadi salah satu solusinya,” ungkapnya.
Dalam rakor ini, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman mengenai kerjasama peningkatan volume perdagangan antar pulau antara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Jatim – Dirut  Bank UMKM Jatim – Direktur CV Mitra Horti Mandiri Kota Batu-Direktur CV Mulya Tani Makmur Mojokerto – Direktur Marinal Indoprima Surabaya dan Direktur Roemah Snack Mekarsari Sidoarjo.
Selain itu, juga dilakukan nota kesepahaman mengenai kerjasama alternatif subtitusi import antara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Jatim dengan Asisten Perekonomian Sekda Bengkulu – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Nusa Tenggara Barat – Dirut PT Susanti Megah Surabaya dan Sekjen GAEKI (Gabungan Eskportir Kopi Indonesia) Surabaya. [iib]