Kantor Gubernur Jatim
Pemprov, Bhirawa
Di tengah kondisi perekonomian dunia yang tidak bagus, membuat sejumlah daerah dipaksa membuat terobosan agar mampu bertahan dari gempuran krisis global. Salah satunya yang dilakukan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo yang menginstruksikan agar integrasi antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Jatim diperkuat.
“Pak gubernur dalam rapat bersama dengan Pak Wagub dan Pak Sekdaprov bersama seluruh kepala SKPD beberapa waktu lalu, sudah mengintruksikan kerjasama atau integrasi antar SKPD diperkuat. Alasannya, untuk mencapai kesuksesan satu program harus melibatkan banyak SKPD,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim Dr Ir Budi Setiawan MMT dikonfirmasi, Senin (23/1).
Dalam rapat bersama itu, kata Budi, semua SKPD telah memaparkan program kerjanya dan sudah mengerucut program kerja utama yang diinginkan gubernur untuk kesejahteraan rakyat Jatim. Program kerja prioritas itu mulai infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Menurut Budi, setiap program prioritas yang telah ditetapkan gubernur harus disukseskan SKPD-SKPD yang terlibat. “Pak Gubernur sudah menunjuk SKPD A harus mendukung SKPD B yang mempunyai program prioritas. Jadi yang bekerja bukan hanya satu SKPD, tapi SKPD lainnya,” ungkapnya.
Menyinergikan kerjasama antar SKPD ini, lanjut Budi, bukan pekerjaan mudah. Untuk itu, sebelumnya Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, sebelumnya telah mengubah mindset para pimpinan SKPD. Jika ingin lepas dari jeratan krisis global ini, tidak bisa hanya dengan melakukan hal-hal yang biasa yang sudah dilakukan selama ini. Tapi harus berbuat sesuatu yang berbeda tapi tetap saling terintegrasi satu sama lain.
“Contohnya, jika ingin membuat infrastruktur Jatim baik tidak bisa hanya mengandalkan APBD Jatim. Namun harus dicari terobosan dengan menjalin kerjasama pihak ketiga. Seperti dari PT Sarana Multi Infrastukrur yang merupakan BUMN Kementerian Keuangan yang ditugasi membantu daerah untuk mempercepat akselerasi pembangunan infrastruktur. Pinjaman bunganya rendah dan dalam jangka waktu yang panjang. Tentu ini sangat meringankan dibanding pinjam bank yang bunganya tinggi. Terobosan semacam ini yang diperlukan sekarang,” paparnya.
Agar program prioritas itu tercapai, lanjut mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim ini, gubernur juga melakukan pergeseran-pergeseran anggaran untuk memperkuat program prioritasnya. Hal ini diambil gubernur agar program prioritas tersebut bisa tercapai tanpa terganggu masalah anggaran.
“Untuk jumlah anggaran di SKPD tidak ada yang dipotong. Tapi hanya pergeseran-pergeseran program yang telah dipilih sebagai prioritas diberikan platfon anggaran yang lebih banyak. Seperti anggaran untuk program perluasan tanaman kopi yang sebelumnya masih sedikit dibanding kakao, sekarang diperbanyak sehingga anggaran untuk kakao digeser untuk kopi,” terangnya. [iib]
