Gubernur Jadi Saksi Kota Mojokerto Bebas Prostitusi

Kota Mojokerto,Bhirawa
Gubernur Jawa Timur  Dr H Soekarwo menyaksikan secara langsung pernyataan sikap soal Kota Mojokerto bebas prostitusi. Komitmen itu  dilakukan secara simbolis dua belas tokoh masyarakat dari berbagai elemen yang mendeklarasikan Kota Mojokerto dan Jawa Timur Bebas Prostitusi di halaman luar perkantoran Pemkot Mojokerto di Jalan Gajahmada, Minggu (29/5) kemarin.
Di hadapan  Gubernur Jatim  Soekarwo dan Ketua MUI Jatim KH Abdusshomad Buchori,  Ketua Yayasan Mojopahit Tegoeh Starianto, tokoh pemuka agama KH Muthoharun Afif, Ketua PHRI Mojokerto Satuin, Ketua FKUB KH Faqih Usman, perwakilan GOW Ninis Triaswati, perwakilan pengelolah kos-kosan Imam Fahrudin, dan beberapa tokoh lainnya  membacakan tiga poin deklarasi, menyangkut komitmen membersihkan Kota Mojokerto dan Jawa Timur bersih dari prostitusi. Selain itu komitmen akan mengambil langkah-langkah terpadu untuk pembersihan dan penanggulangan prostitusi.
Tegoeh Starianto  mengatakan soal stigma lokalisasi yang melekat di tubuh yayasan yang dipimpinnya. Ia menyebut, Yayasan Mojopahit tidak melokalisir namun melakukan pembinaan terhadap para PSK (Pekerja Seks Komersial) sejak 1970. “Yayasan Mojopahit mendukung upaya-upaya pembersihan praktik prostitusi. Karenanya, sejak Februari 2016 seiring rencana Pemkot Mojokerto membersihkan praktik prostitusi, di Yayasan Mojopahit sudah tidak ada lagi PSK binaan,” ujar Tegoeh.
Ia pun memberikan apresiasi terhadap Gubernur Soekarwo yang memberikan bantuan modal terhadap 1.137 KK binaan Yayasan Mojopahit yang terdampak secara sosial ekonomi.
“Semoga langkah Gubernur Soekarwo yang memberikan bantuan kepada warga terdampak sosial ekonomi juga akan diikuti Wali Kota Mojokerto,” ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus menyatakan untuk menjadikan Kota Mojokerto bebas prostitusi, Pemkot Mojokerto melakukan langkah-langkah koordinatif dengan Forpimda. Salah satu langkah konkrit yakni pendirian lima posko di lima titik yang rawan praktik prostitusi.
Sementara, saat memberikan sambutan usai deklarasi, Gubernur Soekarwo berkilas balik soal penanganan puluhan lokalisasi hingga menjadi zero prostitusi.
Menurutnya, penutupan lokalisasi di seluruh Jawa Timur merupakan kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan pejabat tinggi Jawa Timur dengan tokoh masyarakat serta pengurus MUI pada 2011. Sejak saat itu secara bertahap Pemprov Jatim bersama pemerintah daerah setempat melakukan penutupan. Proses yang paling lama memakan waktu adalah penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya.
“Sebelumnya di Jawa Timur terdapat 47 lokalisasi yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Sejak 2011 silam, jumlah lokalisasi ini terus berkurang. Dan hari ini (kemarin, red) adalah peristiwa besar. Sebagaimana dinyatakan Pak Tegoeh Starianto, tidak ada lagi praktik prostitusi di yayasan yang dibinanya. Target Jawa Timur zero prostitusi pun terpenuhi,” katanya.
Namun demikian ia tak menafikan jika sejatinya pembersihan praktik prostitusi bukan hal gampang. “Perlu pendekatan terus menerus. Dari pengawasan hingga tindakan. Peran aparat Satpol PP di daerah sangat penting agar praktik prostitusi berkurang secara drastis hingga benar-benar bisa bersih,” katanya.
Ia pun menyatakan Pemprov Jatim akan memberikan bantuan kepada 1.137 warga yang terkena dampak penutupan. Setiap keluarga mendapatkan Rp 3 juta. Uang itu diharapkan dapat membantu warga untuk membuka usaha baru. [kar]