Gubernur Jamin Impor Beras Tak Bocor ke Jatim

KPPU, bersama tim Satgas Pangan saat Sidak di DTC pasar Wonokromo, Selasa (16/1).

Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memastikan jika stok beras di Jatim aman. Oleh karena itu, impor beras yang akan dilakukan pemerintah pusat tidak akan bocor di provinsi paling ujung timur Pulau Jawa ini. Meski salah satu pintunya melalui Pelabuhan Tanjung Perak.
“Kita hanya transito. Kalau tidak impor dari Surabaya, tapi impornya di Jakarta, jika dikirim ke Papua, biaya angkutnya mahal. Maka di (Tanjung) Perak hanya untuk transito kemudian diangkat ke Papua dan ke tempat lain. Saya jamin tidak akan bocor, kita banyak kok stok berasnya,” ujar Gubernur Soekarwo, disela-sela Rapat Kerja Gubernur dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim, di Kantor Bappeda Provinsi Jatim, Senin (16/1).
Perlu diketahui, pemerintah pusat berencana mendatangkan impor 500 ribu ton beras. Dengan dikelola Bulog, diharapkan bisa stabilkan harga beras yang diketahui harganya mengalami kenaikan beberapa waktu belakangan ini.
Hanya saja, gubernur kelahiran Madiun tersebut tidak menyebut secara rinci terkait rencana berapa jumlah beras impor yang datang. Pada tutup tahun anggaran stok beras di Jatim masih 200 ribu ton. Sedangkan panen di Januari tahun ini sebanyak 295 ribu ton dengan konsumsi 297 ribu ton. Meski ada minus dua ribu ton, namun kekurangan tersebut tertutup dengan surplus beras akhir 2017. “Jadi sekarang masih ada stok 198 ribu ton,” ungkap Pakde Karwo, sapaan karib Gubernur Soekarwo.
Menurut dia, jumlah stok beras tersebut kemungkinan masih meningkat, melihat prediksi panen pada Februari sebanyak 990 ribu ton. Belum lagi ditambah panen Maret 1,7 juta ton. “Lah bagaimana Jatim. karena itulah hukum ekonomi, suplay dan demand sama panik buying. Jadi begitu stok banyak pasar kita, diambil mereka,” bebernya. Diambil disini adalah beras produksi Jatim mengalir ke provinsi lain yang harganya lebih mahal.
Diakuinya, begitu harga di Jakarta mahal banyak beras Jatim dibawa ke ibu kota. Pemprov pun tidak bisa membendung hal tersebut. Efek inilah yang lantas menimbulkan panik buying. Petani berbondong-bondong membawa berasnya ke luar Jatim. Ini merupakan hukum ekonomi. “Sehingga harganya menyesuaikan. Kita tidak bisa. Jatim ini kan tidak dikelilingi tembok tinggi. Yang di Ngawi bisa ke Kudus,” kata Pakde Karwo.
Maka dari itu, dirinya mengusulkan agar pemerintah menunjukkan bahwa stok beras di Jakarta cukup. Tidak hanya diungkapkan saja dengan pernyataan, melainkan harus ditunjukkan wujudnya. Agar masyarakat percaya dan melihat bahwa nyata stok itu ada. Ini bisa mengurangi panik yang terjadi di lapangan.
“Orang tidak panik. Ekonomi itu kan bgitu, soal persepsi. Jadi kalau surplus digudang dan dikunci, orang tidak tahu stok beras kita. Harga beras pun naik. Maka harus didisplaykan. Jadi gak bisa Jakarta naik, kita mageri tidak bisa,” tandasnya.
Sementara itu, dalam rapat dengan Kepala OPD, Pakde Karwo, mengatakan, untuk fokus mencapai program-program yang dijalankan Pemprov Jatim tahun 2018, Pakde Karwo membagi program-program pembangunan di Jatim pada tahun 2018 dalam kluster-kluster. Dengan klusterisasi program-program pembangunan tersebut, pembangunan akan lebih terfokus dan tersinergi sehingga peningkatan kesejahteraan akannlebih cepat tercapai.
Beberapa kluster tersebut diantaranya klaster nilai tambah yang ditangani beberapa OPD yaitu koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, pertanian, pariwisata, ESDM dan Litbang. Outputnya antara lain bertambahnya nilai keuntungan masyarakat, pemerataan distribusi pendapatan kelompok 40 persen ke bawah dan spasial pedesaan.
Kluster infrastruktur yang didukung oleh PU Bina Marga diharapkan menghasilkan output kemantapan jalan, PU Pengairan untuk menghasilkan output ketersediaan air baku dan perhubungan dengan output adanya esiensi cost transport. “Apabila program sesuai rencana maka akan ada supporting pemerataan pertumbuhan dan meningkatnya produksi barang dan jasa khususnya sektor pariwisata,” ujarnya.
Selanjutnya, kluster Sumber Daya Manusia (SDM), melalui dinas pendidikan meningkatkan SDM yang didukung SMK, SMK mini, serta disnaker yang memberikan dukungan terhadap tersedianya SDM berkualitas, melalui pelatihan SDM di Badan Pelatihan Kerja. Juga, sektor kesehatan, untuk melakukan imunisasi difteri, dengan dukungan pondok kesehatan desa (ponkesdes) dan taman Posyandu.

Lonjakan Masih Wajar
Inspeksi mendadak (Sidak) yang digelar Komisi Perselisihan dan Persaingan Usaha (KPPU) Surabaya bersama Satgas pangan yang terdiri dari Bulog Divre Jatim, Polda dan Disperindag Jatim ke Darmo Trade Center (DTC) pasar Wonokromo Selasa (16/1) kemarin, menyimpulkan bahwa lonjakan harga beras yang terjadi sejauh masih dalam taraf ke wajar.
Sebagaimana yang diketahui, harga Sembako atau sembilan bahan pokok, khususnya beras mengalami kenaikan dari biasanya yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Beras medium yang ditentukan pemerintah berdasarkan Operasi Pasar (0P) sebesar Rp9.350/kg naik menjadi Rp 11.500.
Menurut Kepala KPPU Surabaya , Dendy R Sutrisno disela sela acara, kenaikan tersebut masih wajar wajar saja, penyebabnya adalah karena menurunnya masa panen sehingga ada keterlambatan pasokan beras ke pasar pasar yang ada di masyarakat.
Kendati demikian, KPPU minta agar pihak pihak yang diberi tugas dalam hal ini seperti satgas pangan dan pihak terkait lainnya agar tetap melakukan pemantauan secara ketat untuk menghindari adanya permainan harga oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ditemui ditempat yang sama, Wakil Kabulog Divre Jatim Cecep Panji Nandia yang juga hadir pada acara Sidak mengatakan, bahwa pihak Bulog divre Jatim secara rutin terus melakukan OP dengan harapan tidak ada lonjakan harga yang mencekik, kenaikan harga yang terjadi dikatakan masih wajar, apalagi penyebabnya karena soal panen yang tidak teratur, jadi bukan karena permaiman harga.
“Yang penting soal Sembako khususnya beras di Jatim aman dengan stok yang cukup, seraya disebutkan bahwa pasokan beras di Jatim sebesar 17.600 ton, jadi lebih dari cukup,” ungkap Cecep. [iib,ma]

Tags: