Gubernur Jatim Bahas Ulang UMK

demo-buruh-grahadi-sby2-detak-beritaPemprov Jatim, Bhirawa
Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi Rp2 ribu, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo berjanji bakal melakukan pembahasan ulang Upah Minimum Kota/kabupaten(UMK). Gubernur segera mengundang Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Serikat Pekerja (SP).
Menurut Gubernur  dampak dari kenaikan BBM itu otomatis akan mendongkrak laju inflasi. Padahal salah satu unsur yang menjadi patokan UMK adalah inflasi.
“Saya akan mengumpulkan Apindo dan SP utnuk membahas masalah ini. BPS (Badan Pusat Statistik) sudah menentukan kenaikan inflasi dari 4,4 persen menjadi 7,39 persen. Tapi di Jatim kita prediksi inflasi 7,5 persen,” kata Gubernur Soekarwo, ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (18/11).
Soekarwo menjelaskan, dalam pertemuan nanti yang akan dibahas adalah apakah rumusan yang sudah diputuskan dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim tanggal 3 November lalu perlu dikaitkan dengan kenaikan BBM. Dalam SE tersebut dijelaskan rumusan penentuan UMK adalah UMK 2014 ditambah inflasi dan ditambah pertumbuhan ekonomi.
Kendati ada kenaikan BBM, Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo mengingatkan, kenaikan BBM sebesar 30 persen tidak bisa serta merta dapat menaikkan UMK. “Rumus ekonominya tidak begitu, semua kebutuhan tidak seperti itu kenaikannya. Ada rumus-rumus tertentu yang harus dibahas lagi,” katanya.
Saat pertemuan nanti, Pakde Karwo juga akan menawarkan apakah cara penghitungannya masih mengunakan inflasi lama sebesar 4,4 persen atau memakai patokan BPS Jatim sebesar 7,5 persen. “Variabelnya kan banyak sekali, malam ini (tadi malam) akan kita dimatangkan. Jika sudah selesai besok (hari ini) sudah bisa saya tandatangani UMK-nya,” Jelasnya.
Menurut dia, secara umum Apindo tidak masalah dengan kenaikan UMK maksimum 11 persen. Namun di lain pihak buruh masih menuntut kenaikan sebesar 15 persen bahkan lebih. “Saya yakin nanti akan ada titik temunya soal ini,” katanya.
Pakde menjelaskan, proses penetapan UMK ini harus segera dipercepat, karena keputusan UMK juga menjadi pertimbangan masuknya investasi di Jatim.  Menurut dia, investasi belum bisa masuk jika UMK belum ditentukan. Alasannya, menurut formulasi menteri tenaga kerja investasi tidak bisa masuk jika variable buruh belum ditentukan.
“Investasi itu kan dihitung dari harga pasar kemudian ongkos produksi dan marginnya dihitung belakangan. Nah jika buruh belum bisa diprediksi formulanya, nanti orang mau investasi cost production-nya seperti apa. Tapi saya telah menghubungi beberapa SP dan sudah akan menemukan titik temu dan sependapat dengan formulasi  seperti itu,” pungkasnya.  [iib]

Rate this article!
Tags: