Gubernur Jatim Berharap JLS Selesai 2018

Jalan di Kabupaten Pacitan ke arah Trenggalek yang diplot menjadi bagian Jalur Lintas Selatan (JLS). Untuk menuntaskan proyek yang menghubungkan 8 kabupaten/kota di Jatim ini, Gubernur Soekarwo meminta pemerintahan Jokowi-JK ikut membantu pendanaan.

Jalan di Kabupaten Pacitan ke arah Trenggalek yang diplot menjadi bagian Jalur Lintas Selatan (JLS). Untuk menuntaskan proyek yang menghubungkan 8 kabupaten/kota di Jatim ini, Gubernur Soekarwo meminta pemerintahan Jokowi-JK ikut membantu pendanaan.

DPRD Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo berharap pembangunan proyek Jalur Lintas Selatan (JLS) yang akan mampu menekan angka disparitas wilayah di wilayah selatan Jatim serta dapat menghubungkan Jawa Barat , Jawa Tengah dan Jawa Timur (Jatim) tuntas pada 2018 mendatang. Karenanya, Soekarwo meminta pemerintahan Jokowi-JK (Jusuf Kalla) untuk menganggarkan dana sebesar Rp 5,1 triliun lewat APBN 2015 ini.
“Untuk saat ini Pemprov Jatim dalam APBD 2015 menganggarkan dana sebesar Rp 500 miliar yang hanya mampu membangun infrastruktur sampai di wilayah Malang. Selanjutnya untuk sampai di wilayah Banyuwangi dibutuhkan dana dari APBN sebesar Rp 5,1 triliun. Kami berharap pemerintahan Pak Jokowi-JK menganggarkan kebutuhan ini demi suksesnya pembangunan JLS lewat APBD,”jelas mantan Sekdaprov Jatim ini kepada wartawan, Rabu (22/10).
Ditambahkannya, jika program JLS ini nantinya bisa menyambungkan antara Jawa Barat , Jawa Tengah  dan Jawa Timur. Artinya jika semua provinsi bisa terkoneksi, maka dapat dipastikan pendapatan para petani dapat meningkat serta kesenjangan ekonomi yang selama ini menimbulkan high cost dapat ditekan sekecil mungkin . Mengingat saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di posisi 18 dibanding Jabar dan Jateng.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D  Hammay Wahjunianto memastikan proyek JLS masuk dalam prioritas utama segera diselesaikan. Karenanya, beberapa waktu lalu Komisi D ke Jakarta bertemu Direktorat Bina Marga Kementerian PU. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk dilakukan penyelesaian JLS dengan plot anggaran melalui APBN 2015 sebesar Rp 95 miliar. Namun demikian, dari proyek prestius tersebut ada satu kendala yang ditemui di lapangan yaitu terkait masalah teknis geometrik.
“Di sepanjang JLS, tepatnya di wilayah Malang,Tulungagung hingga Pacitan ditemukan perbukitan, dan tentunya hal ini tidak mudah untuk dibangun infrastruktur. Untuk itu disepakati mengganti dengan lahan milik Perhutani berupa hutan lindung. Nah, untuk merealisasikannya kini dilakukan koordinasi dengan PT Perhutani terkait dengan tukar guling lahan,”papar politisi asal PKS Jatim yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya.
Ditanya apakah dana dari APBN tidak terlalu sedikit? Menurut pria yang juga Ketua DPW PKS Jatim ini memang sangat sedikit. Karenanya, dalam waktu dekat pihaknya bersama anggota Komisi D DPRD Jatim akan maju kembali ke menteri yang baru di pemerintahan Jokowi-JK. ”Kami berharap ada penambahan dana dari APBN. Dengan begitu keinginan agar proyek JLS selesai pada 2018 akan terealisasi,”lanjutnya.
Terpisah, Ketua DPRD Jatim A Halim Iskandar mengakui jika Pemprov Jatim lewat gubernur akan berupaya memperoleh anggaran dari pemerintah pusat lewat APBN semaksimal mungkin. Pasalnya, JLS sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya para petani yang ada di wilayah selatan yang selama ini sangat kesulitan menjual hasil panennya karena tidak ditunjang oleh infrastruktur yang memadai.
“Kami berharap pusat memberikan perhatian yang serius terhadap penyelesaian JLS. Mengingat jika proyek ini selesai maka akan banyak manfaat yang diperoleh masyarakat, khususnya para petani di wilayah selatan yang selama ini ekonominya masih kembang kempis karena tidak ditunjang dengan infrastruktur yang memadai,”papar politikus asal PKB Jatim ini.
Seperti diketahui, percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah selatan Jawa Timur dipastikan stagnan, mengingat infrastruktur jalan sebagai akses pembuka tak kunjung selesai dibangun. Dana APBN baru mengucur 10% dari target yang dialokasikan. JLS yang dibangun sejak 2002 dan telah menghabiskan anggaran Rp 7,5 triliun menghubungkan Kab  Banyuwangi hingga Kab Pacitan itu, belum mampu menyelesaikan separonya. Padahal targetnya tuntas 2014. Kondisi ini yang diprediksi menyimpan risiko pembengkakan anggaran hingga Rp 30 triliun.
Kendala utama dari proyek prestisius ini, adalah anggaran dari pemerintah pusat yang selalu tidak sesuai target anggaran yang harus dipenuhi setiap tahun. Pemerintah pusat dinilai tidak serius untuk menuntaskan proyek tersebut, dan memberikan beban pemerintah Jawa Timur atas berbagai persoalan yang muncul sebagai side effect dari proyek tersebut.  [cty,iib]

Tags: