Gubernur Jatim Didesak Evaluasi Jabatan Dirut PT PWU

PT PWUDPRD Jatim, Bhirawa
Posisi Arif  Afandi sebegai Dirut PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim di ujung tanduk. Pimpinan DPRD Jatim merekomendasikan agar Gubernur Jatim, Soekarwo mengevaluasi kembali posisi mantan wakil Wali kota Surabaya ini  karena dianggap tidak transparan dalam hal pengelolaan keuangan dan asset erusahaan.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Kusnadi menegaskan pihaknya mendukung penuh dibentuknya Pansus PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim. Hal ini sebagai upaya Komisi C untuk mengetahui keberadaan aset yang dipisahkan milik Pemprov yang dikelola PT PWU.
Selain itu, dewan ingin mengetahui secara detail, apakah suntikan anggaran yang diambil dari APBD bisa
berkembang dan berapa labanya.
”Memang saya melihat perkembangan hearing antara Dirut PT PWU Jatim dan Komisi C sangat luar biasa. Bahkan pemanggilan kedua, belum juga selesai. Setelah kami mencoba bertemu dengan Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq akhirnya saya memutuskan untuk mendukung penuh dibentuknya pansus. Ini karena harapan Komisi C untuk mendapatkan data tentang aset dan keuangan tidak terpenuhi,”tegas politisi asal PDIP Jatim ini, Selasa (11/11).
Untuk itu, kepada Komisi C pihakya menghimbau jangan sampai nmasuk angin karena iming-iming, sehingga hal yang prinsip tergadaikan. Apalagi hampir semua Pendapat Akhir (PA) Fraksi semuanya meminta kepada Gubernur ada evaluasi terhadap PT PWU.
Sebaliknya, kalau Gubernur tidak melakukan evaluasi, maka keinginan anggota Komisi C untuk dibentuk Pansus akan di dukung oleh pimpinan dewan.
Namun terlepas dari itu semua, pria yang juga Sekretaris DPD PDIP yakin Gubernur akan memperhatikan desakan dari dewan. Sebaliknya, keinginan Komisi C agar gubernur melakukan evaluasi, bukanlah suatu ancaman.
Tapi sebaliknya ini adalah untuk mengingatkan agar Dirut PT PWU Jatim jangan arogan, mengingat sebagai lembaga legislatif, mereka berhak menanyakan soal aset dan pengelolaan keuangan selama ini.
”Saya ambil contoh  misalnya, dulu sebelumnya PT PWU diberikan kucuran dana yang diambilkan dari APBD, dengan nilai miliaran rupiah. Logis jika kemudian dewan menanyakan dari uang rakyat tersebut
sekarang ini menjadi apa?. Apakah ada barangnya atau tidak?. Itu saja yang ingin ditanyakan oleh teman-teman Komisi C,”papar politisi murah senyum ini.
Sementara itu, mantan Anggota Komisi C DPRD Jatim periode 2009-2014, M Mochtar menegaskan dengan dipegangnya Dirut PT PWU oleh Arif Afandi banyak bisnis yang berkembang hingga muncul beberapa anak perusahaan.
Akan tetapi ada sedikit persoalan yang kini melanda PT PWU Jatim terkait pendirian pabrik tapioka di Tuban ternyata kini terus merugi akibat bahan bakunya tidak mencukupi dan mesin produksinya sangat kecil.
”Ini karena dalam penyewaan lahan yang digunakan untuk menanam singkong sebagai bahan baku pembuatan tapioka masih bermasalah dengan pihak Perhutani. Sementara disatu sisi, PT PWU Jatim terus ditagih oleh Bank Bersaudara untuk membayar tunggakannya,”lanjut Mochtar.
Di satu sisi, tegas politisi asal Golkar ini sebagai penjaminnya diberikan Pabrik Karet Ngagel. Lagi-lagi pabrik karet itupun kolaps. Karena itu, dapat dibayangkan bagaimana posisi pabrik karet tersebut
yang sepertinya butuh sunntikan modal. Termasuk pabrik tapioka yang ada di bawah anak perusahaan Kanzah kini juga diambang gulung tikar.
”Hal-hal inilah yang seharusnya diketahui olehg dewan,”tegasnya. [cty]

Tags: