Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama semua pihak di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim, Rabu (21/10). [Oky abdul sholeh]
BPBD Jatim, Bhirawa
Menyusul surat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tanggal 3 Oktober 2020, perihal kondisi iklim Jatim di 2020 dan 2021. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan jajaran OPD terkait dalam menghadapi bencana hidrometereologi dan fenomena La Nina.
Koordinasi ini dilakukan Gubernur Jatim saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama semua pihak di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim, Rabu (21/10). Gubernur meminta jajaran BMKG, BPBD, Dishub, PU Cipta Karya, Binamarga dan Dinas Sosial untuk bersiap mengantisipasi peningkatan curah hujan. Terlebih curah hujan yang cukup tinggi akibat adanya fenomena anomali Iklim La Nina.
“Bedasarkan data dari BMKG menunjukkan, La Nina dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi curah hujan naik 25 persen,” kata Gubernur Jatim.
Khofifah ini berharap kepada semua pihak. Utamanya instansi yang memiliki kemampuan kebencanaan untuk segera memitigasi dari setiap potensi kebencanaa dari hulu hingga hilir. Maka, rapat koordinasi pada hari ini harus bisa membreakdown secara detail.
Terutama, sambung Khofifah, pada jalur jalur evakuasi kepada masyarakat jika terdapat bencana banjir, longsor ataupun angin puting beliung. Untuk itu, Seluruh intansi kebencanaan harus melakukan antisipasi bersama yang harus segera dibuat item yang lebih terukur mulai dari hulu hingga hilir.
“Saya minta ini harus di detailkan, baik BMKG, BPBD, Dinsos, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Kesehatan, hingga Bappeda dan seluruh instansi kebencanaan untuk mengantisipasi adanya dampak yang terjadi. Ini sesuatu yang kompleks karena kebencanaan yang terjadi dapat mengakibatkan kemiskinan baru,” tegasnya.
Secara khusus, Mantan Menteri Sosial era Kabinet Kerja itu, menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera memitigasi secara detail dari hulu hingga hilir dengan mulai menghitung seluruh potensi dampak yang ditimbulkan terhadap sektor sosial, ekonomi dan kehidupan masyarakat baik tempat evakuasi, dampak sosial dan ekonomi seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya.
“Kalau kita bisa mendetailkan koordinasi secara operasional, akan bagus dalam melangkah menangani kesiapsiagaan bencana. Kami tidak ingin terlambat merespon adanya fenomena La Nina,” terangnya.
Ia mengingatkan, bahwa di masa Pandemi Covid 19 ini penanganan bencana harus dilakukan secara detail dan terukur. “Kita harus membreakdown, jikalau nanti ada evakuasi. Pandemi covid belum berakhir. Kita sama sama melakukan antisipasi lebih terukur melalui pola mitigasi mulai dari hulu hingga hilir seperti apa,” ungkapnya.
Khofifah mengibaratkan, jika nantinya terjadi banjir, puting beliung, maupun longsor bisa melakukan evakuasi dimana saja dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Inilah yang membedakan antara antisipasi resiko bencana alam saat ada dan tidak ada pandemi Covid-19. Dalam waktu dekat, Pemprov Jatim akan melakukan apel kesiapsiagaan bencanaan bersama semua pihak untuk lebih mengantisipasi dampak dari kebencanaan bisa dipersiapkan dengan detail.
Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap berhati- hati terhadap dampak bencana hidrometeorologi yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, sambaran petir, pohon tumbang dan jalan licin.
“Intinya kami ingin masyarakat tetap waspada namun harus tetap tenang dan jangan panik,” imbaunya.
Sementara itu, Kepala BMKG Tanjung Perak Taufiq menambahkan, La Nina bukan merupakan Badai melainkan fenomena kenaikan suhu muka laut di pasific utara yang membawa perubahan cuaca di Indonesia. “Kami ingin semua melakukan deteksi lebih dini agar masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaan,” pungkasnya. [bed]
