Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum memberikan ucapan selamat kepada salah satu pejabat usai melantik 17 pejabat eselon II dan 24 eselon III di Lingkungan Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi, Senin (31/8).
Pemprov Jatim, Bhirawa
Roda mutasi di lingkungan Pemprov Jatim kembali bergulir lagi. Kali ini sebanyak 17 pejabat eselon II dan 24 pejabat eselon III ikut mutasi yang dijalankan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum, Senin (31/8).
Di antara 17 pejabat eselon II, Drs Sukardo MSi yang sebelumnya sudah menjabat Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) didefinitifkan gubernur. Sedangkan jabatan Asisten IV Sekdaprov Jatim yang dijabat Sukardo, kini diduduki Dr A Mudjib Afan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.
Lalu, jabatan Kepala Dinkop dan UMKM diisi Dr I Made Sukarta yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Administrasi Perekonomian. Khusus untuk jabatan ini dikosongkan Gubernur dan diisi Plt karena akan dilelang terbuka dalam waktu dekat.
Kemudian dalam tubuh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) mutasi juga dilakukan Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo. Yaitu Ir Supaad yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas PU Pengairan dipindah menjabat Kepala PU Bina Marga, sementara Kepala Kepala Dinas PU Bina Marga Ir Dachlan diberi tugas mengisi jabatan Supaad di Dinas PU Pengairan. (selengkapnya bisa dilihat di tabel).
Ditanya soal posisi Direktur Umum RSU dr Soetomo yang kini masih dijabat Plt, Pakde Karwo menjelaskan, pihaknya masih menunggu selesainya pembenahan di tubuh RSU dr Soetomo, sesuai perintah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Pembenahan itu terkait sistem manajerial yang dianggap masih kurang tersistemik dan campur aduk.
“Contohnya manajerial keuangan yang harus satu induk, tidak seperti sekarang yang masih berdiri sendiri contohnya yang terjadi di Graha Amerta. Nanti kalau sistemnya sudah jadi, baru dicarikan orang untuk menempati posisi Direktur Utama,” jelasnya.
Dalam pengarahannya, Pakde Karwo menegaskan, situasi ekonomi saat ini tidak sama dengan situasi dulu. Hal tersebut diakibatkan adanya kondisi ekonomi yang sedang terpuruk dan dirasakan hingga Jatim. “Mutasi ini merupakan bagian dalam membangun organisasi terutama menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir 2015 sekaligus antisipasi situasi yang bergejolak seperti sekarang ini,” ungkapnya.
Menurutnya, gejolak ekonomi ini dirasakan oleh semua perbankan. Hampir semua perbankan mengerem kredit investasi, jika pemerintah tidak mengintervensi maka sektor UMKM kita akan hancur. Terutama, terhadap perusahaan yang bahan bakunya impor, saat ini sudah pada posisi slow down tinggal sebesar 75 persen produksinya.
Di bidang jasa, kata Pakde Karwo, juga mengalami krisis yang hebat. Bedasarkan data dari Angkasa Pura I banyak pesawat yang reschedule jadwal penerbangannya. Hanya kota-kota besar seperti Jakarta yang tidak mengalami penurunan. Ini yang harus dicarikan solusinya oleh pemerintah.
Dalam waktu dekat pemerintah akan membahas permasalahan ekonomi ini bersama DPRD Provinsi Jatim guna menyusun dan mencari formula tepat. “Eksekutif dan legislatif harus mengambil langkah tepat. Pemerintah harus hadir mengintervensi terhadap gejolak krisis yang terjadi seperti sekarang ini. Pemerintah harus menjadi agen perubahan di dalam menahan gejolak krisis yang terjadi,” pungkasnya. [iib]
PEJABAT ESELON II PEMPROV JATIM YANG DIMUTASI
Nama Jabatan
Drs H Sukardo MSi Kepala Disnakertransduk
Dr A Mudjib Afan Asisten IV Sekdaprov Jatim
Dr Ir I Made Sukartha CES Kepala Dinkop dan UMKM
Zainal Muhtadien SH, MM Asisten I Sekdaprov Jatim
Drs Jonathan Judianto MMT Kepala Bakesbang
Dr Idrus MSi Kepala Bakorwil Malang
Ir Supaad MSi Kepala Dinas PU Bina Marga
Ir Dachlan MT Kepala Dinas PU Pengairan
Dr H Asyhar MM Kepala Bakorwil Pamekasan
Dr Shofwan MSi Asisten III Sekdaprov Jatim
Indra Wiragana SH Kepala Dinas Kehutanan
Dr Sukesi MARS Kepala Dinas Sosial
Dra Tutut Herawati MM Kepala BPPKB
Dr Ardo Sahak MM Kepala BKP
Dr Moch Ardi Prasetyawan Staf Ahli Gubernur
Drs Agung Harianto MSi Kepala Bakorwil Bojonegoro
Drs Suprayitno MSi Staf Ahli Gubernur
