Gubernur Jatim Persilahkan JIIPE Diteruskan

Java Integrated Industrial and Port EstatePemprov Jatim,Bhirawa
Gubernu Jatim ,Soekarwo  menyatakan telah bertemu dengan pengembang Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di kawasan pesisir Manyar-Kalimireng Kabupaten Gresik dan mempersilahkan untuk meneruskan mega proyek pelabuhan tersebut.
Saat ditemui di Baksos Partai Demokrat di Surabaya, Minggu(20/9) Soekarwo mengatakan pihaknya mendukung adanya proyek JIIPE tersebut.  ” Sekarang ini sedang sakit. Kalau orang mau investasi kok dipersulit. Kami akan dorong untuk investasi,”terangnya.
Soekarwo mengatakan dirinya sudah menemui pengembang JIIPE termasuk Bupati Gresik. ” Saya sudah ketemu semua dan tinggal melengkapi semuanya perijinannya di KLH,”sambungnya.
Soal pelanggaran Perda Lingkungan Jatim, Soekarwo menegaskan semua harus diikuti. “Jangan bicara pelanggarannya, ini orang investasi bawa duit. Kalau dipersulit pasti mereka akan kabur,”jelasnya.
Terkait demo warga yang menolak proyek JIIPE, pria asal Madiun ini mengatakan pengembang seharusnya mendekati warga tersebut sebelum melakukan pembangunan. “Pengembang harus memanfaatkan warga untuk dipekerjakan. Itu tugas pengembangnya dekati warga,”pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto membantah kalau dirinya mengeluarkan ijin reklamasi pembangunan dan  proses pengurukan dalam pembangunan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di kawasan pesisir Manyar-Kalimireng Kabupaten Gresik. Saat ditemui di Kongres Fatayat NU ke XV di Surabaya, Sabtu(19/9) Sambari mengatakan dirinya mengeluarkan izin sudah berdasarkan aturan yang berlaku.
”Saya berjalan sesuai aturan. Mereka ini swasta dan telah mengajukan ijin. Semua sudah ada kajiannya sehingga saya keluarkan ijznnya. Tak mungkin saya mengeluarkan izin tanpa ada aturannya,”ungkapnya.
Namun sayangnya, Sambari enggan menyebutkan aturan yang digunakan olehnya sebagai dasar mengeluarkan ijin reklamasi dan pembangunan kawasan JIIPE tersebut.
Soal anggapan dari Pemprov Jatim kalau proyek JIIPE melanggar perda tata ruang Jatim, Sambari mengatakan pihaknya tidak tahu akan hal tersebut. “Saya tak tahu. Silahkan wartawan tanya ke Pemprov sana. Itu terserah Pemprov bilang begitu,”tutupnya.
Seperti diketahui,  pembangunan kawasan pelabuhan JIIPE ditengarai melanggar Perda Tata Ruang milik Pemprop Jatim No.5 tahun 2012. Karena, hingga kini Gubernur tidak pernah mengeluarkan sama sekali IPR(Ijin Pemanfaat Ruang) JIIPE.
Pemprov Jatim sendiri sudah memperingatkan agar JIIPE tersebut jangan dikerjakan terlebih dahulu sebelum ada IPR yang diterbitkan oleh Pemprop Jatim. “Gubernur tidak mau bertanggungjawab jika terjadi apa-apa jika JIIPE dikemudian hari bermasalah. Mengingat keberadaan JIIPE tersebut telah mengganggu Alur Pelayaran Surabaya Barat,”kata Asisten II Sekdaprov Jatim Ir. Hadi Prasetyo beberapa waktu lalu. [iib]

Tags: