Dr. H. Soekarwo (Gubernur Jawa Timur)
DPRD Jatim, Bhirawa
Maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) illegal membuat jajaran Pemprov Jatim merapatkan barisan. Gubernur Jatim, DR H Soekarwo SH MHummenyatakan telah membentuk tim untuk melakukan penertibkan TKA di wilayah-wilayah industri.
”Yang disweeping nanti itu TKA unskill (tanpa keahlian). Juga (TKA) yang melanggar peraturan (illegal),” kata Soekarwo kepada wartawan, beberapa waktu lalu usai menghadiri rapat paripurna dewan.
Lebih lanjut, Soekarwo menerangkan, saat ini sebenarnya sudah ada regulasi yang mengatur tentang tenaga kerja, termasuk TKA, yaitu Perda Nomor 8 tahun 2016. Untuk penegakan Perda itu, Satpol PP akan dilibatkan dalam penertiban TKA ilegal.
”Satpol PP itu tak hanya menertibkan PKL. Tugas Satpol PP itu adalah penegakan Perda, termasuk penertiban TKA. Tim yang sudah melakukan koordinasi adalah Forpimda dan Kanwilkumham. Januari kami akan turun, mengecek kebaradaan para TKA, melibatkan buruh dan Apindo,” papar gubernur yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini.
Pakde Karwo juga menjelaskan, terjadinya kasus TKA illegal ini ada yang bermula dari warga asing yang masuk menggunakan visa turis. Ini sudah menjadi risiko kebijakan untuk meningkatkan kunjungan turis asing dengan bebas visa. Untuk itu, perlu pengawasan lebih ketat terhadap regulasi yang sudah ada.
Beberapa wilayah yang dinilai perlu dilakukan sweaping adalah daerah industri manufaktur. ”Perlu diawasi itu di Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, Probolonggo, Pasuruan dan wilayah lainnya,” ujar mantan Sekdaprov ini.
Pakde Karwo mengakui, TKA ilegal atau pun yang unskill ini baru terungkap jika mereka sudah bekerja. Persoalannya itu kan berawal dari overstay, terus masuk sebagai tenaga kerja. ”Nah, yang unskill ini yang tidak boleh. Itu baru ketahuan setelah mereka bekerja. Makanya, yang mengetahui itu buruh. Oleh sebab itu kita libatkan. Seperti kasus di Mojokerto, yang melaporkan pertama kali adalah buruh,” papar Pakde Karwo.
Terpisah, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mendesak pemerintah agar meninjau kembali kebijakan bebas visa yang menjadi celah masuknya TKA ilegal.
”Kondisi sekarang sudah pada level mengkhawatirkan dan meresahkan. Isu serbuan TKA sudah menjadi viral di sosial media dan dibicarakan masyarakat,” kata Fadli Zon saat menghadiri Musda DPD HKTI Jatim di Surabaya. [cty]
