Gubernur Jatim Tak Larang Warganya Demonstrasi di Jakarta

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr Soekarwo menyatakan jika dirinya tidak bisa melarang masyarakat Jatim yang ingin melakukan demonstrasi di Jakarta. Mereka bergabung dengan elemen masyarakat Islam lainnya demo di Istana Negara Jakarta, Jumat (4/11) hari ini.
“Ini demokrasi. Kita tidak bisa melarang orang melakukan demonstrasi, karena itu haknya. Termasuk warga Jatim yang ingin ikut demonstrasi ke Jakarta,” kata Gubernur Soekarwo kepada wartawan usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Gyeongsananghan-do Korea, Ryu Soon Hyun di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (3/11).
Pakde Karwo, panggilan karib Gubernur Soekarwo, mengaku mendapat informasi dari aparat kepolisian ada sekitar 15 ribu warga Jatim yang demontrasi di Jakarta menuntut keadilan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas dugaan penistaan agama Islam.
“Ya, seperti yang sudah ditulis di koran hari ini (kemarin) ada kurang lebih 15 ribu orang warga Jatim ke Jakarta. Selain itu, masih ada masyarakat lain yang tidak memberitahu tapi ikut demo,” tambahnya.
Meski demikian, Pakde Karwo yakin suasana demo akan berlangsung santun, karena itu khas kita. Kalau kemudian tidak ada yang santun, akan diingatkan sama temannya. “Kultur kita itu, kita bangun, sudah saatnya kita menjadi sangat kualitatif seperti itu,” ujarnya.
Akan tetapi, lanjutnya, pada saat yang lain, aspirasi mereka harus didengarkan. Biasanya demonstrasi berubah dari kualitatif menjadi destruktif karena tidak ada saluran. Dari niat kualitatif itu, kemudian harus ditampung aspirasinya.
“Jadi saluran itu disalurkan dan ada yang menerima. Pada saat kita minta disiplin, proses tuntutan itu tidak boleh buntu. Problem-problem kita karena tidak tersalurkan. Warning kita sekarang antara yang punya hak itu harus ketemu yang punya kewajiban,” paparnya.
Pakde Karwo khawatir jika demonstrasi tersebut berlangsung rusuh sedikit saja akan berpengaruh pada ekonomi. Sebab, ekonomi itu persepsi. Ekonomi itu belum tentu fakta. “Kalau persepsi nyamari itu sudah ngerem. Antisipasinya, ya aspirasi ditampung. Itu problem kita. Tidak orang, tidak air, kalau kemudian tidak cepat disumbat ya jebol,” tandasnya.
Untuk diketahui reaksi dari dugaan penistaan agama Islam oleh Ahok beberapa waktu lalu terus bergulir bak bola salju. Gelombang unjuk rasa di berbagai daerah terus dilakukan, meski pun Ahok secara terbuka telah meminta maaf, namun umat Islam mendesak supaya proses hukum harus tetap ditegakkan.
Puncak unjuk rasa akan terjadi pada Jumat hari ini. Dari  Jatim massa puluhan Ormas berbasis Islam dan Ormas berbasis kebangsaan secara bergelombang bertolak menuju  Jakarta.
Menariknya, di antara puluhan Ormas juga ada Badan Musyawarah Gereja Jatim yang bakal ikut berunjuk rasa ke Jakarta menuntut Ahok untuk diadili karena telah menciderai Pancasila.
Sementara Ormas Front Pancasila Jatim telah melakukan berbagai persiapan untuk berujuk rasa Jakarta. Di bawah naungan Front Pancasila sendiri ada forum komunikasi Putera- Puteri Purnawirawan Polri (FKPPI), Patriot Garuda, Pelajar Islam Indonesia.
Ketua Front Pancasila Jawa Timur  Arukad Jaswadi menuturkan bahwa gelombang unjuk rasa menentang dugaan penistaan oleh Ahok ini sebenarnya telah berjalan di kota- kota di Jatim, termasuk aksi unjuk rasa di Mapolda Jawa Timur, Jumat (28/10) lalu yang diikuti kurang lebih 20 ribu orang. “Adapun misi kita sama yakni meminta kepada Presiden dan Polri untuk mengambil tindakan tegas terhadap penista agama tersebut,” katanya.

Tak Kerahkan Sniper
Saat demo besar-besaran ormas Islam hari ini, Polda Metro Jaya menegaskan tak akan mengerahkan pasukan sniper (penembak jitu) pada saat aksi unjuk rasa di depan Istana Presiden.
“Nggak ada, tidak ada itu,” ucap Awi di Mapolda Metro Jaya, Kamis (3/11).
Lanjut Awi, pihaknya bersama TNI telah menyiapkan beberapa titik pengamanan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
“Ada titik-titik yang kita BKO-kan, nama sispam kota, ada titik-titik yang kita lakukan pengamanan di beberapa wilayah misalnya, kantor Bareskrim di KKP, Istana Negara, silang Monas, Balai Kota, Patung Kuda, DPR/MPR, Mall Atrium Senen, Pasar Tanah Abang, Lapangan Banteng, Katedral, simpang Harmoni, Tanjung Duren, Taman Sari, Penjaringan, PIK, Mangga Dua, MOI, Pertamina Pelumpang, Kebayoran Baru, Kuningan, Kramat Jati, Jatinegara, Bandara Soetta, Mabes Polri, PTIK dan Mapolda,” bebernya.
Sementara itu, lanjut Awi, pihaknya menyiapkan sekitar 18 ribu personel untuk mengamankan aksi tersebut. “Kita seperti Pak Kapolri kemarin sampaikan, sekitar kurang lebih masih 18 ribu personel, kita sudah up date tapi untuk cadangan-cadangan yang dikomandoi di Polda di Mabes Polri kalau diperlukan kita dorong untuk perkuatan kita akan tambah, karena sampai sekarang kekuatan massa masih update terus,” pungkasnya. [iib,geh,ira]

Tags: