Gubernur Jatim Targetkan PPMO Perpres 80/2019 Segera Final

Ketua KPK Firli Bahuri dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri acara pemahaman tentang ” Mewujudkan Pemerintahan yang Aman, Tertib, dan Akuntabel dalam Mempercepat Kesejahteraan Masyarakat Seiring dengan PERPRES No.80 Tahun 2019” kepada Kepala Daerah dan OPD Se-Jawa Timur di Convention Hall Grand City, Surabaya, Kamis (9/1). [Oky abdul soleh]

Pemprov, Bhirawa
Pemprov Jatim terus berupaya membangun sinergi dan kordinasi untuk percepatan realisasi Perpres 80 Tahun 2019. Bahkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menargetkan Provincial Project Management Office (PPMO) bisa segera difinalkan.
Untuk finalisasi PPMO tersebut, Pemprov Jatim mengundang seluruh elemen dalam rapat Rakor Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan se – Jatim di Grand City Convention Hall, Surabaya, Kamis(9/1).
Berbagai pihak dihadirkan mulai dari Wakil Gubernur Jatim, Ketua KPK RI, Deputi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Forkopimda Jatim, kepala daerah se Jatim, DPRD Jatim, pimpinan DPRD Kabupaten/kota se Jatim, camat hingga kepala desa. Tidak hanya itu, pejabat Bapeda di provinsi dan kabupaten kota serta PPK Pejabat Pembuat Komitmen) eselon III di lingkup Pemprov Jatim juga dihadirkan.
“Kami berharap selesai rakor ini pembahasan PPMO untuk menentukan proyek mana yang bisa segera diprioritaskan untuk direncanakan 2020 ini bisa difinalkan. Sehingga, bisa berseiring dengan Project Management Office (PMO) di pusat,” ungkap Khofifah.
Khofifah menjelaskan, setelah PPMO ini bisa terselesaikan, maka pihaknya akan segera melakukan roadshow ke beberapa kementrian teknis. Hal ini penting dilakukan, untuk mendapat kepastian bahwa rencana prioritas pada Perpres No.80/2019 ini sudah masuk ke dalam RPJMN. Dan, akan segera diseiringkan dengan RPJMD Provinsi dan di kabupaten/kota.
“Rencana Kerja Pemerintah (RKP) April rencananya akan difinalkan, karenanya sebelum April RKPD harus kita selaraskan. Dengan demikian, alokasi anggaran provinsi dan kab/kota akan berseiring dengan RPJMN dan RKP,” terang orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.
Khofifah menambahkan, dalam kegiatan roadshow dan sosialisasi detail tentang proyek strategis ini nantinya pihaknya juga meminta pimpinan DPRD di lingkup Bakorwil juga turut hadir untuk membreakdown secara detail pelaksanaan proyeknya. Terlebih lagi, di lingkup Pemprov Jatim juga telah membreakdown lebih detail baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur.
“Kami di Pemprov Jatim telah membreakdown dengan detail, namun ini tentu perlu ditashehkan atau dikaji lagi. Untuk itu, sinergitas antara bupati/walikota dengan kementrian teknis akan jadi penguatan bersama untuk bisa menjalakan Perpres No. 80/2019,” tandas mantan Menteri Sosial ini.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah secara khusus juga meminta kepada Kepala KPK RI Firli Bahuri untuk selalu memberikan arahan agar bisa menjalankan pemerintahan dengan transparan, bersih, dan akuntabel baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami ingin menjalankan mandat rakyat yang tertuang dalam APBD untuk bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sehingga, kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat seiring dengan menurunnya angka lkemiskinan dan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) di Jatim,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali mengingatkan semua elemen masyarakat baik kepala daerah maupun aparat pemerintah, untuk tidak lagi bermain-main dengan tindak pidana korupsi (TPK). Apalagi, selain sanksi pidana yang harus dihadapi juga terdapat sanksi sosial, sanksi ekonomi, serta sanksi politik.
“Saya minta sekali lagi kepada semua pihak untuk tidak mencoba untuk bermain-main dengan korupsi. Karena sanksinya tidak hanya pidana tapi juga sanksi sosial, ekonomi dan politik. Yang tentunya akan sangat berpengaruh tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk seluruh keluarganya,” tegas Firli.
Selain itu, Firli juga mengingatkan akan pentingnya membangun zona integritas termasuk di dalamnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di semua instansi. Utamanya, bagi instansi daerah yang rentan terhadap korupsi.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI Wahyu Utomo menjelaskan, pemerintah daerah diharapkan bisa mendukung penuh lima hal yang merupakan tindak lanjut untuk percepatan pelaksanaan Perpres 80/2019.
Kelima hal tersebut yaitu Penyiapan Project Management Office (PMO) dan Panel Konsultan, penyiapan lahan, penyiapan perizinan, integrasi program/proyek dalam Perpres ke dalam RPJMD, dan integrasi program/proyek dalam peninjauan kembali dan revisi RTRW provinsi dan/atau RTRW kabupaten/kota. “Kami harap pemerintah daerah memberikan dukungan penuh semua tindak lanjut yang sudah kami rencanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Perpres No. 80/2019,” ungkap Wahyu. [tam]

Tags: