Pemprov Jatim, Bhirawa
Dalam pengelolaan keuangan daerah, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memiliki empat konsep yang sangat strategis. Yakni, memperluas kawasan bebas korupsi, mengefektifkan dan mengefisiensikan kegiatan birokrasi, peningkatan kualitas kebijakan dan peningkatan kualitas layanan public
Empat konsep ini disampaikan Pakde Karwo, sapaan Gubernur Soekarwo, dalam Dialog Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipandu Prof Dr Mardiasmo dan Ira Koesno di Yogyakarta, Sabtu (14/6). Dialog ini juga dihadiri Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, dan anggota KPK Suwarsono dan Prof Mardiasmo sebagai host.
Menurut Pakde Karwo, reformasi birokrasi tidak cukup untuk mengobati sakit aparat dalam pengelolaan keuangan. Kesempatan penyalahgunaan keuangan itulah yang harus diminimalisir, lewat kawasan-kawasan bebas korupsi dengan regulasi. “Dengan regulasi kita bisa bangun zona-zona integritas dan mendorong diberlakukannya elektronik audit, juga pendampingan tata kelola administrasi keuangan oleh BPK,” jelasnya.
Untuk efektif dan efisiensinya kegiatan pemerintahan, Pakde Karwo membentuk unit layanan pengadaan barang dan jasa, sehingga SKPD tidak menyelenggarakan lelang sendiri, tapi ada unit tersendiri yang melaksanakan. Lewat Pergub Nomor 9 Tahun 2014, SKPD tidak boleh lagi menyelenggarakan lelang sendiri. Semua dipusatkan di unit baru ini, agar efektif juga efisien karena tidak perlu menunggu dan bersih.
Konsep ketiga yang ditawarkan Pakde adalah tentang peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, seperti kebijakan membangun kerjasama dengan IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) dalam penetapan PAD dan bekerjasama dengan ombudsman dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan public.
“Konsep selanjutnya adalah peningakatan kualitas pelayanan public, yang paling nyata dan terbukti adalah dengan dibentuknya unit layanan perizinan terpadu satu pintu. Selain efisien baik waktu, pembiayaan dan prosedur ternyata mampu mengeliminasi tindak korupsi,” lanjut Pakde Karwo.
Ditempat yang sama, Ganjar Pranowo dan Syahrul Yasin Limpo lebih menyoroti soal komitmen leadership, management yang baik dan program-program terobosan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Komitmen pimpinan daerah sangat dibutuhkan dalam menciptakan transparansi keuangan daerah, kalau tidak bisa amburadul dan perlu terobosan baru dalam pengelolaan keuangan agar tercipta pula akuntabilitas keuangan,” ujar Syahrul Yasin Limpo.
Sedang Guru Besar UGM (Universitas Gajah Mada), Suwarsono mengingatkan kepada para pengelola keuangan daerah, bahwa korupsi lahir karena kekuasaan dan bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. “Kalau daerahnya miskin tidak berpenghasilan besar apanya yang dikorupsi, dan kalau tidak punya kewenangan yang mau dikorupsi siapa ?, Maka sekarang ini muncul makelar korupsi. Ini yang harus diwaspadai,” tandasnya. [rac]
Keterangan Foto : Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama gubernur dari provinsi lain sedang memaparkan tawaran empat konsep pengelolaan keuangan daerah.
