Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menawarkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mini, untuk bisa direkrut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Sebab, menurutnya, lulusan SMK Mini adalah orang-orang terlatih dan bisa menjadi tenaga kerja profesional.
“SMK Mini ini kita gagas sejak 2014 lalu. Jika mau merekrut lulusan ini, nanti BNP2TKI akan mendapatkan tenaga informal plus. Sebab, tenaga informal plus lebih diapresiasi, karena mereka memiliki ketrampilan khusus,” kata Gubernur Soekarwo, saat menerima jajaran BNP2TKI, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (24/2).
Menurut dia, penurunan Tenaga Kerja Wanita (TKW) sekarang ini harusnya memotivasi untuk meningkatkan jumlah tenaga informal plus. BNP2TKI nantinya akan diuntungkan karena mereka diakui sebagai tenaga profesional.
Dijelaskan, Pemprov Jatim telah bekerjasama dengan Pemerintah Jerman dalam bidang pengembangan pendidikan SMK. Kerjasama itu mencakup pelatihan guru-guru dan kepala sekolahnya, serta standarisasi pendidikannya disamakan dengan jerman.
Saat ini Pemprov Jatim sudah mengembangkan sebanyak 70 SMK Mini dan sebagian besar bekerjasama dengan pondok pesantren. “Program pelatihan yang diberikan pada SMK Mini ini dilakukan selama enam bulan, dan targetnya sebanyak 400 SMK Mini dengan 80 ribu lulusan hingga akhir tahun 2017,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, terkait Pergub yang harus dibuat untuk menindaklanjuti Permenaker Nomor 22 Tahun 2014, perlu dilakukan pemikiran lebih dalam. Selain itu, Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang harus jalan bulan April 2015, sebagai bentuk layanan terpadu untuk masyarakat.
“Unit Layanan Terpadu (UPT) LTSP ini nantinya membantu mempermudah tugas BNP2TKI saat proses pra dan pasca, namun otoritas penempatan tenaga kerja tetap di tangan BNP2TKI,” pungkasnya.
Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan, sehubungan dengan yang harus berjalan bulan April 2015, maka peraturan hukum yang memayungi harus segera dibuat. “Karenanya surat mengenai peraturan hukum tersebut, kami mohon segera dibuat. Hal ini untuk mempermudah proses jalannya LTSP,” jelasnya. [iib]
Keterangan Foto : Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menerima jajaran BNP2TKI yang dipimpin Nusron Wahid di ruang kerja Gedung Grahadi.
