Puluhan aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jatim menggelar aksi demo memprotes kegiatan penambangan pasir di pesisir Banyuwangi yang dikelola oleh PT Tirta Wahana Bali International (TWBI) untuk reklamasi Tanjung Benoa Bali, Rabu (8/4).
Surabaya, Bhirawa
Penambangan pasir di wilayah Muncar Banyuwangi yang kian marak khususnya untuk proyek reklamasi di Tanjung Benoa Bali, mendapat penolakan keras dari Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum. Pasalnya, secara prinsip penambangan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah lingkungan hidup di masa mendatang.
“Saya memang mendapat SMS soal itu. Secara prinsip dasar, saya tak sependapat karena dapat menimbulkan masalah lingkungan hidup sehingga harus dibicarakan terlebih dulu dengan semua stake holder,” tegas orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jatim di sela-sela RUPS BPD Jatim di Surabaya, Rabu (8/4)
Sementara itu, puluhan aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jatim juga menggelar aksi demo memprotes kegiatan penambangan pasir di pesisir Banyuwangi yang dikelola oleh PT Tirta Wahana Bali International (TWBI) untuk reklamasi Tanjung Benoa Bali.
“Jika eksploitasi pasir di Banyuwangi tetap dipaksakan untuk kepentingan reklamasi, ekosistem laut pasti terancam rusak. Tidak hanya di kawasan Tanjung Benoa Bali, tapi juga kawasan pantai di Banyuwangi,” ujar koordinator aksi, Rere Christanto di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Rere menegaskan bahwa lokasi penambangan pasir berada di kawasan Srono Kecamatan Rogojampi, dan Kabat Kecamatan Muncar Banyuwangi merupakan salah satu wilayah penghasil ikan terbesar di Indonesia. “Di situ ada 1.488 nelayan dan 309 unit pengolahan ikan. Jadi mayoritas penduduknya sangat bergantung dari hasil ekosistem laut,” jelasnya.
Dalam ?aksinya, sejumlah poster bernada penolakan dan kecaman ikut diusung. Di antaranya, bertuliskan ‘Save Bali, Save Banyuwangi’ serta ‘Tolak Reklamasi tapi Merusak Lingkungan’ dan dana tulisan bernada kritik lainnya. “Di sana (Rogojampi) terdapat ekosistem pantai, hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan sumber daya hayati penting lainnya bagi kehidupan masyarakat,” tambah Rere.
Karena itu Walhi Jatim mendesak kepada Gubernur Soekarwo dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas supaya kompak menolak eksploitasi pasir di ujung Timur pulau Jawa. Apalagi Pemprov NTB juga menolak, kenapa Banyuwangi dan Gubernur Jatim tidak berani.
“Mereka (Azwar Anas dan Soekarwo) kita minta untuk tegas menolak pengerukan pasir di Banyuwangi, sebelum dilakukan penandatanganan kerjasama. Jatim harus belajar dari kasus NTB, Pemprov Jatim harus bisa tegas, meniru penolakan yang dilakukan NTB,” pungkasnya.
Demo puluhan aktivis ini dijaga oleh pihak kepolisia. Mereka menutup aksinya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara hikmat. [cty, geh]
