Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo saat melantik Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim Yenrizal Makmur SP MM, di Gedung Negara Grahadi Surabaya. [zainal ibad/bhirawa]
Pemprov Jatim, Bhirawa.
Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo mengusulkan untuk memberi bantuan usaha ekonomi produktif pada Keluarga Berencana (KB). Ini penting dilakukan karena dalam KB terdapat pasangan usia subur yang keduanya aktif bekerja, sehingga akan efektif menekan laju pertumbuhan penduduk (LPP).
”Bagi pasangan usia subur yang aktif bekerja, mereka akan membuat perencanaan dan kontrol kelahiran sendiri atau built in control,” kata Gubernur Soekarwo, usai pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan serta serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (2/10).
Pakde Karwo, sapaan karib Gubernur Soekarwo, menjelaskan, pemberian bantuan ekonomi produktif nantinya bisa dikolaborasikan dengan program Taman Posyandu. Melalui Taman Posyandu selain untuk pengawasan kesehatan anak, orang tua juga dididik tentang pola asuh yang benar. Karenanya, pola pemberian bantuan ini harus bisa menjadi alat rekayasa keluaga berencana. ”Menurut saya akan sangat efektif jika pola bantuan modal ini ditumpangkan di Taman Posyandu, karena perempuannya akan semakin produktif,” terangnya.
Ditambahkan, untuk capaian program kependudukan, saat ini LPP Jatim nilainya relatif baik dan rendah dibanding nasional yakni 0,59%. Selain itu, berdasarkan sensus BPS per Maret 2017 nilai total fertility rate (TFR) Jatim juga berada di posisi 1,94.
Hal ini membuktikan telah terjadi sinergitas pembangunan dan kekompakan antar pelaksana program KB di Jatim. ”Penekanan jumlah laju penduduk ini sangat penting, sebab berapapun pertumbuhan ekonominya akan sia-sia jika jumlah penduduknya terus melaju pesat,” tukas Pakde Karwo.
Pada kesempatan sama, Pakde Karwo juga menerangkan tentang masih tingginya usia kawin pertama perempuan di bawah 20 tahun dari jumlah perkawinan yang ada, khususnya di daerah yang kemiskinannya tinggi seperti Sampang dan Bangkalan.
Peningkatan usia perkawinan pertama perempuan ini akan berdampak pada tingkat fertilitas perempuan, sehingga akan menekan TFR. ”Saya harap seluruh pengelola program KB mampu memberikan pelayanan maksimal di daerahnya, khususnya bagi pasangan usia subur,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim yang baru dilantik Yenrizal Makmur SP MM menggantikan kepala yang lama yaitu Drs Kushindarwito MAP. Turut hadir dalam acara ini Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf, Forkopimda Jatim, dan kepala OPD di Pemprov Jatim. [iib]
