Gubernur Jawa Timur Minta Pemutahiran Data PBI JKN

Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jawa Timur,Khofifah Indar Parawansa meminta agar ada pemutahiran data penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS Kesehatan) di Jatim. Karena data PBI JKN hingga kini masih dikatakan salah kaprah, karena sedikit sekali yang menggunakan referensi UU No 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
“Kalau data ini tidak diupdate, kasihan rakyatnya jika tahu. Untuk itu, mari bersama kita turun untuk melakukan pemutahiran data,” kata Gubernur Khofifah dalam Rapat Koordinasi Jaminan Sosial PBI JKN Provinsi Jatim, Rabu (19/2).
Pada awal 2020 ini jumlah warga Jatim yang PBI JKN yang dihapus dari database mencapai 2.363.952 jiwa. “Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Prof Fahmi Dirut BPJS, kalau ada yang masih aktif tapi ter-delete di master file cepat dikoordinasikan, itu bisa dibatalkan,” ujarnya.
Menilik hal itu, Khofifah menekankan pentingnya persoalan database ini ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Sosial atau Kepala Dinas Kesehatan di masing-masing kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang 13/2011 itu bunyinya yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi adalah kepala desa atau lurah.
Untuk itu, kepala desa dan lurah di masing-masing kabupaten/kota memanfaatkan kemudahan teknologi informasi dalam melakukan verifikasi dan validasi data warganya. “Hari ini mereka (para penerima PBI) sudah cukup banyak yang menggunakan digital IT. Saya khawatir kalau koordinasinya tidak sinergis, mereka tidak tahu harus melapor ke mana,” katanya.
Maka Khofifah pun menegaskan, sesuai UU 13/2011, jalur verifikasi dan validasi ini dimulai dari kades/lurah ke camat, lalu ke bupati/wali kota yang akan meneruskan hasil verifikasi dan validasi itu ke Menteri Sosial melalui gubernur. “Saat ini masih ada 10 kabupaten/kota yang belum meng-update. Ini tugas Dinsos dan Dinkes (Jatim) untuk mengkonfirmasi,” ujarnya.
Sekedar diketahui, 10 daerah yang belum pernah melakukan pemutahiran , seperti Situbondo, lamongan, Pamekasan, Sampang, Jember,kab Pasuruan , kab Malang, Kota Pasuruan , kota Batu dan Kota Surabaya.
Gubernur juga menyampaikan, verifikasi dan validasi data untuk memang sangat penting untuk segera dilakukan pemerintah hingga di tingkat terbawah mengingat data PBI yang dihapus dari database ini terus mengalami perubahan.
Jumlah 2,3 juta PBI yang datanya dihapus dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola Kementerian Sosial ini ternyata meningkat dari tahun lalu, yang jumlahnya sampai Oktober 2019 hanya 1,2 juta PBI. “Artinya, dalam waktu kurang lebih empat bulan saja, data PBI Jawa Timur yang dihapus dari BDT sudah bertambah lebih dari 1 juta orang. Mereka yang terhapus berpotensi tidak menerima bantuan iuran,” katanya.
Khofifah mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat untuk melakukan verifikasi dan validasi data PBI di masing-masing daerah untuk segera diteruskan ke Kemensos, sehingga data mereka kembali aktif di BDT.[rac]

Tags: