Gubernur Jawab Kinerja Buruk Lima SKPD di Jatim

1389795076_SOEKARWODPRD Jatim, Bhirawa
Kritik legislative atas kinerja lima SKPD  atas lima kasus khusus dalam LKPJ Gubernur tahun 2012, ditanggapi Gubernur Soekarwo. Menurut Gubernur pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif dan pencegahan terkait lima hal tersebut.
Menurut orang nomor satu di Pemprov Jatim ini jika semua pertanyaan maupun permintaan telah dipelajari secara seksama berdasarkan instrumen-instrumen yang telah disepakati agar memenuhi kaidah-kaidah yuridis maupun subtantif.
“Ini sesuai dengan norma adminsitrasi penyelenggaraan Pemda,”tegas Pakde Karwo-panggilan akrab Soekarwo,Jum’at (9/5) saat Paripurna Jawaban Eksekutif .
Ditegaskannya terkait masalah permasalahan penyakit kusta yang ditangani oleh Dinas Kesehatan Jatim sejujurnya telah dilakukan secara maksimal. “Satu di antara program itu adalah mengubah air laut menjadi air tawar. Program ini dibuat untuk masyarakat pesisir (Madura) yang memang banyak dihuni penderita kusta,”ujarnya.
Selain itu pihak pemprov telah melakukan penanganan penyakit kusta secara progresif termasuk  di wilayah Madura dan pantai utara  Jawa. “Kami telah menurunkan petugas kesehatan dan perangkat desa untuk melakukan pemeriksaan secara dini bagi penderita penyakit kusta,”ujarnya.
Di sisi lain, Pemprov juga membentuk tim juru kusta di seluruh Puskemas di Jawa Timur. Mereka inilah yang bertugas mencari dan mendeteksi penderita-penderita baru.
“Saat ini, kami juga bekerjasama dengan LSM Kusta asal Belanda terkait penanganan Kusta di Jatim,”ujarnya.
Sementara itu, untuk Dinas Pertanian Jatim terkait pertumbuhan pertanian hendaknya dimaknai dalam berbagai konteks, artinya untuk konteks pendapatan rumah tangga petani jelas kurang relevan.
Menurut Gubernur , Pemerintah Provinsi Jatim telah mengkontruksikan pembangunan sektor pertanian tidak hanya difokuskan pada On Farm yang berukuran kinerja pada sektor pertanian, namun juga difokuskan pada Off Farm (Pasca panen) untuk peningkatan nilai tambah yang berukuran kinerja pada sektor industri pengelolahan.
“Kami sependapat bahwa interpretasi terhadap pertumbuhan dilihat dalam berbagai dimensi, dan ke depannya percepatan kinerja perlu terus dioptimalkan agar sektor pertanian dapat menjadi sektor pijakan kebijakan pembangunan,” tambah Soekarwo.
Sementara itu, kritikan dewan soal kesenjangan akses pendidikan menengah antar wilayah utara dan selatan, antar kabupaten maupun pedesaan dikarenakan angka partisipasi murni (APM) sangat rendah.
Ini karena ada beberapa factor yang memperngaruhi APM adalah factor ekonomi, geografi, sosial dan budaya.
Seperti diketahu, kalangan DPRD Jatim dalam LKPj gubernur  telah memberikan penilaian buruk terhadap hasil kinerja lima SKPD. Mereka menganggap, prestasi sejumlah SKPD tersebut buruk dan harus dievaluasi.
Beberapa SKPD tersebut, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan, dan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Pada sektor pendidikan misalnya, masih terjadi disparitas cukup tinggi antara kualitas dan fasilitas pendidikan di kalangan pedesaan dan perkotaan.
Tidak hanya itu, disparitas juga terjadi pada akses antar jenjang pendidikan. Se bagai contoh, pada tahun 2013 angka partisipasi murni (APM) pendidikan untuk jenjang SD/MI mencapai 97,8 persen. Sementara untuk jenjang SMA/SMK sederajat hanya 59,7 persen.
“Kesenjangan ini membuktikan bahwa program wajib belajar (Wajar) 12 tahun yang dicanangkan selama ini tidak berjalan dengan baik,”tegas anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kartika Hidayati. [cty]

Keterangan Foto : Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo

Tags: