Suasana Rakor Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur yang digelar di Klub Bunga Resort Kota Batu, Jumat (11/9).
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa Indonesia ingin membangun kebersamaan dan sinergitas antara semua Danrem, Dandim, Kapolres yang ada di Jatim dalam menangani masalah Covid-19. Hal ini diwujudkan dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Covid-19 di Jawa Timur di Klub Bunga Resort Kota Batu, Jumat (11/9). Diharapkan melalui rakor ini bisa membuat Covid-19 bisa bisa terkendali sekaligus bisa menggerakkan perekonomian masyarakat kelas bawah.
“Saya minta agar semua kepala daerah kota dan kabupaten di Jawa Timur bisa segera mengeluarkan perda penanganan Covid-19. Jika DPRD daerahnya masih banyak agenda, minimal bisa segera dikeluarkan Perwali atau Perbup,”ujar Khofifah, Jumat (11/9).
Diketahui, rakor kemarin diikuti oleh semua bupati/ walikota, semua danrem, dandim, kapolres, serta perwaklan partai politik. Dan dalam memimpin rakor, Gubernur Jatim didampingi oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Dr Fadil Imran MSi, dan Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI, Widodo Iriansyah S Sos, MM.
Khofifah juga mengingatkan kepada semua undangan yang hadir untuk lebih menambah kewaspadaan kluster keluarga, antisipasi kluster pilkada, dan kluster perkantoran. Kluster pilkada harus diwaspadai karena sudah ada 53 bakal calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Adapun untuk mengantisipasi kluster keluarga, bagi terduga covid-19 yang tidak punya rumah yang memadai dengan kamar mandi di dalam, ventilasi yang baik, dan halaman yang memadai maka gubernur menyarankan untuk tidak melakukan isolasi mandiri.
“Lebih baik warga seperti ini melakukan isolasi di rumah karantina yang telah disediakan di RS, dan saya tegaskan lagi pada masyarakat bahwa layanan karantina itu semua gratis,”tegas Khofifah.
Dalam rakor kali ini, gubernur sengaja mengajak Kapolda Jatim dan Pangdam V untuk memberikan pengarahan. Karena pada kenyataannya banyak yang telah dilakukan TNI dan Polri dalam penanganan covid-19. Seperti disampaikan Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran bahwa kekuatan Jawa Timur adalah guyub dan rukun terutama dalam menjalani even pilkada.
Kapolda mengingatkan bahwa ada ancaman pidana bagi penderita Covid-19 yang sudah mengetahui positif namun masih berjalan-jalan kemana-mana. Dan sebagai persiapan pilkada, KPU dan Bawaslu sudah menyiapkan peraturan KPU dan Bawaslu untuk penerapan protokol kesehatan selama Pilkada.
“Kalau sudah tahu positif tapi masih berjalan kemana-mana, ancamannya satu tahun, kalau yang tidak tahu atau karena kelalaiannya ancaman pidananya enam bulan,” ujar kapolda.
Fadil juga berpesan bahwa setiap daerah tak hanya menerapkan punish dan reward dalam mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Tetapi daerah harus membuat regulasi yang dilanjutkan dengan penyediaan fasiltas prokes, baik itu penyediaan masker dan tempat cuci tangan.
“Jangan pernah lelah untuk mengingatkan masyarakat dalam memakai masker sebagai gaya hidup baru dan kebutuhan,”tambah Kapolda.
Di sisi lain, TNI juga telah membuat langkah kongkrit dalam upaya mengembalikan perekonomian warga yang terpuruk. Seperti disampaikan Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI, Widodo Iriansyah SSos, MM bahwa penyebab susahnya menyadarkan masyarakat dalam menjalankan prokes adalah perekonomian masyarakat kelas bawah yang belum pulih.
“Kita harus garap ekonomi masyarakat kelas bawah. Karena kalau sudah bicara ekonomi yang kepepet bisa membuat warga bertindak nekad. Beda dengan warga kelas menengah ke atas yang masih banyak tabungan,”ujar Widodo.
Dan apa yang disampaikan Pangdam V sudah dipraktekkan di markas kodam V. Dimana di Makodam V, Widodo punya sebanyak 1200 PKL binaan yang harus tutup total selama pemberlakuan PSBB.
Pangdam V telah menjadkan lapangan Brawijaya menjadi pasar malam, tempat berjualan para PKL. Dengan menerapkan protokol kesehatan, pasar malam di lapangan Brawijaya ini mulai didatangi banyak pengunjung terutama setiap akhir pekan.(nas)
