Dr H Soekarwo
Pekan Ini Semua Kepala SKPD Presentasi Program Prioritas
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo kembali akan melakukan evaluasi terhadap semua program yang telah disusun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim. Jika program tersebut dianggap tidak produktif, mantan Sekdaprov Jatim itu akan mencoretnya.
“Dalam minggu ini, saya akan minta seluruh kepala SKPD untuk melakukan presentasi program kerjanya. Jika program kerja itu tidak produktif, akan saya coret dan dipindah ke program yang lebih produktif. Kita berusaha mencari solusi atas himpitan krisis yang akan berlangsung lama ini,” kata Gubernur Soekarwo, Minggu (8/1).
Sejauh ini, dirinya telah melakukan beberapa pencoretan program SKPD yang dianggap kurang produktif. Di antaranya adalah program renovasi rumah tidak layak huni. Pencoretan ini terpaksa dilakukan karena masih ada program yang lebih penting yang bertujuan untuk mendongkrak perekonomian Jatim pada 2017.
Gubernur Soekarwo menegaskan pihaknya sangat tahu detail semua program yang ada di SKPD. Sebab saat pembahasan, dia terlibat penuh untuk menentukan program mana saja yang perlu mendapat prioritas. “Anggaran di SKPD tidak akan dihapus, tapi anggaran yang ada akan dialihkan kepada yang lebih prioritas,” ungkapnya.
Menurut dia, Pemprov Jatim kini tengah mengantisipasi semua kemungkinan yang terjadi. Salah satunya adalah jika ada pemotongan DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) seperti yang pernah terjadi pada 2016 lalu. “Bukan tanpa anggaran APBN, tapi kita berupaya untuk memanfaatkan semaksimal mungkin penggunaan APBD,” katanya.
Pakde Karwo, sapaan karib Gubernur Soekarwo menjelaskan pada 2017 ini pemprov akan berkonsentrasi pada pengembangan pertanian. Hal ini sejalan dengan masukan yang diberikan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia yang menyebut pemerintah harus memprioritaskan pembangunan yang mayoritas digeluti masyarakat.
“Jadi harus sesuai dengan saran BPS dan analisa dari Bank Indonesia. Maka yang harus didorong (program kerja, red) adalah mata pencarian masyarakat Jatim, yaitu pertanian. Produksi pertanian di Jatim sebanyak 36 persen dari nasional. Tetapi hanya 14 persen saja yang masuk dalam Pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim. Oleh sebab itu, sektor pertanian akan lebih ditingkatkan,” ungkapnya.
Sebelum seluruh Kepala SKPD melakukan presentasi, kata Pakde Karwo, pada pekan lalu pihaknya juga telah menggelar rapat membahas pengembangan pertanian ini. “Kami akan cari program apa nantinya yang tepat untuk meningkat lahan pertanian,” katanya.
Kosentrasi guna menggenjot produksi pangan ini telah disiapkan secara matang. Bahkan orang nomor satu di Jatim tersebut telah menginstruksikan agar penganggaran yang sifatnya tak mendesak untuk ditunda dahulu. Sebab, hampir setiap tahun lahan pertanian di Jatim berkurang 1.100 hektare. Ini sangat memerlukan upaya penanganan yang maksimal terhadap produksi pertanian.
“Salah satu upaya yaitu pengembangan bibit. Pak Bambang (Kepala Dinas Pertanian Jatim Bambang Heryanto, red) sudah saya tanya mengenai program pengembangan bibit unggul. Kalau sudah, bagaimana dengan pemupukannya,” paparnya.
Selain itu, untuk meningkatkan produksi pertanian, perhatian Pakde Karwo juga tertuju pada sistem pengairan. Terutama pada sistem pengairan tersier yang memiliki peranan penting untuk pengairan sawah di Jatim. Oleh sebab itu, pihaknya telah menginstruksikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan untuk mendata seluruh saluran irigasi sekunder dan tersier di Jatim. Tujuannya tak lain guna menormalisasi saluran irigasi dari waduk ke sawah.
Tak hanya berhenti di situ saja, gubernur kelahiran Madiun ini juga terus mendorong agar dana asuransi petani tetap bisa membiayai atas kerusakan lahan. Baik yang diakibatkan oleh hama wereng maupun puso. “Itu nanti akan diganti. Uangnya ada atau tidak, kalau tidak yang lain (anggaran lain, red) digunakan dulu,” ungkapnya. [iib]
