Gubernur Kesal Upaya Pelebaran Kali Lamong Selalu Gagal

Waduk pengendali banjir di Desa Tritik Kecamatan Rejoso diabaikan pemerintah meski mengalami kerusakan parah sejak delapan tahun. Kondisi Waduk Tritik, Senin (22/12).

Waduk pengendali banjir di Desa Tritik Kecamatan Rejoso diabaikan pemerintah meski mengalami kerusakan parah sejak delapan tahun. Kondisi Waduk Tritik, Senin (22/12).

Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo tampaknya sangat kesal dengan terus gagalnya upaya pelebaran sungai Kali Lamong. Oleh karena itu, mantan Sekdaprov Jatim itu meminta Bupati Gresik Sambari Halim untuk berupaya keras agar dapat membebaskan lahan untuk pelebaran Kali Lamong.
“Hanya ada satu cara agar Kali Lamong tak meluap setiap tahun. Yaitu pelebaran sungai. Selama ini pembebasannya lambat jadi tidak bisa digarap. Saya minta ke Pak Bupati (Gresik) untuk mempercepat upaya pembebasan lahan pelebaran Kali Lamong,” tegas Gubernur Soekarwo ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (22/12).
Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, mengaku cukup heran kenapa pembebasan lahan sangat sulit terealisasi. Padahal anggaran dari APBN sudah tersedia dan dapat digunakan kapan saja. Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga sudah sering kali melakukan intervensi untuk mempercepat pembebasan lahan.
“Sudah tak terhitung kita rapat. Tapi selalu sulit terealisasi pembebasannya. Bahkan anggaran APBN-nya pernah kembali karena tidak terserap. Ini kan eman kalau tidak terserap. Wong anggarannya sudah siap kok,” katanya.
Pakde Karwo menengarai sulitnya pembebasan lahan karena harga tanah yang terus berubah. Padahal, setiap perubahan harga harus dilakukan appraisal untuk melakukan akad jual beli. “Ini tugas Pak Bupati (Gresik) untuk melakukannya,” jelasnya.
Lebar Kali Lamong, lanjutnya, lebarnya harus mencapai 200 meter jika tidak ingin meluap airnya saat musim hujan datang. “Setelah dari Menganti, lebar sungai hanya 30-an meter. Jelas ini kurang lebar. Seharusnya 200 meter,” ungkapnya.
Dijelaskannya, pembebasan lahan memang menjadi masalah klasik dalam setiap proyek. “Contohnya proyek untuk pembangunan tol, juga sangat sulit pembebasannya. Tapi seharusnya pembebasan lahan itu tidak jadi halangan untuk kelanjutan proyek,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya,  Kali Lamong meluap kemarin lalu menggenangi puluhan desa di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Cerme, Benjeng, dan Balongpanggang. Saat ini, sebagian warga dievakuasi ke tempat yang tidak terendam banjir.
Salah satu desa yang paling parah tergenang banjir hingga setinggi dada orang dewasa, adalah Desa Iker-Iker Geger, Kecamatan Cerme, Gresik. Desa yang dihuni 2.000 warga lebih itu, baru 15 persen warganya yang dievakuasi. Itupun warga yang berusia 60 tahun.
Sementara, Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jatim Husein mengatakan, permasalahan Kali Lamong merupakan permasalahan yang dialami masyarakat dari tahun ke tahun, terutama di musim penghujan.
Untuk itulah, ia mengharapkan, adanya penyelesaian permasalahan di antaranya  membuka aliran air sungai yang baru setidaknya ada dua aliran air yang baru agar air sungai tidak menumpuk di aliran sungai yang lama.
Sedangkan Kepala Dinas PU Pengairan Jatim melalui Kepala Bidang Operasional Ir Sunoko mengatakan, alternatif pembuatan aliran sungai baru tersebut bisa saja dilakukan. Namun proses pembebasan lahannya akan berdampak luas,  di antaranya dampak sosial.
“Permasalahan di Kali Lamong ini merupakan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, dan  dikarenakan permasalahan pembebasan lahan yang tak kunjung usai,” katanya.
Di sungai tersebut , ada beberapa warga yang mengklaim kalau lahan sungai tersebut tanah miliknya. Sebab, biasanya ketika musim kemarau, aliran sungai Kali Lamong mengalami kekeringan. Sehingga nampak seperti lahan biasa.
Dikatakannya, proses pembebasan sudah diupayakan baik BBWS dan Dinas PU Pengairan Jatim yang telah menyiapkan anggaran untuk ganti rugi lahan. Permasalahannya kini proses pembebasan lahan  masih ditangan Pemkab Gresik dan Pemkot Surabaya. “Kalau Pemkot Surabaya sudah bagus pelaksanaannya, tinggal Pemkab Gresik,” katanya.
Masalah yang dialami dari dulu sampai saat ini, warga yang mengklaim lahannya di sungai Kali Lamong itu meminta ganti rugi yang cukup tinggi. Sehingga Pemkab Gresik masih terus bernegosiasi dengan warga tersebut.

Waduk Tritik Diabaikan
Sementara itu delapan tahun ambrol, waduk pengendali banjir di Desa Tritik Kecamatan Rejoso tidak kunjung dibangun. Akibatnya, petani yang selalu memanfaatkan pengairan was-was saat musim kemarau karena ancaman kekeringan. Sementara bila musim hujan tiba selalu terjadi banjir untuk wilayah Kecamatan Rejoso.
Salah satu Perangkat Desa Tritik, Martono menyampaikan sebenarnya sekitar 35 hektare sawah di Desa Tritik menggantungkan pengairan dari waduk. Sebelum rusak, bila musim hujan, sawah mereka tidak langsung terendam banjir lantaran air yang berasal dari aliran sungai dan hutan ditampung di waduk. Sedangkan, ketika petani mulai kehabisan air, bisa mengatur irigasi dari waduk itu juga. Namun setelah waduk mulai rusak sejak delapan tahun lalu, fungsi pengairan dan pengendali banjir tidak ada. “Petani baru merasakan kekurangan air memasuki musim tanam ke dua, karena waduk tidak bisa menyimpan air,” jelas Martono Senin kemarin.
Tak heran, banyak petani mengalami kerugian cukup besar lantaran mengalami gagal panen. Lebih-lebih, memasuki musim tanam ketiga, air tidak ada sama sekali, sedangkan air waduk hanya cukup untuk mengaliri sawah seluas empat hektare saja dari 35 hektare lahan milik warga. “Yang lain terpaksa mengurungkan untuk bercocok tanam daripada rugi biaya dan tenaga,” tegas Martono.
Menurut Martono, menipisnya volume air waduk Desa Tritik dipicu kondisi bangunan yang rusak. Waduk seharusnya mampu menampung air dari aliran sungai, nyatanya air terbuang percuma. Air terus merembes di sela-sela bebatuan waduk yang dibangun pada sekitar 1970-an itu. Apalagi di musim hujan, air mengalir cukup kuat hingga menghancurkan bangunan dan tebing-tebing waduk. “Buktinya batu-batu berserakan, itu batu-batu dari bangunan yang tergerus air,” ungkap Martono sambil menunjuk batu-batu tebing waduk yang berserakan di sekitarnya.
Kepala Desa Tritik, Hartoyo  mengatakan sebenarnya pihak desa sudah mengusulkan berulang kali lewat Musrengbangdes, namun hingga saat ini belum ada perhatian dari pemerintah daerah. Padahal, menurut Hartoyo Waduk Tritik merupakan sarana irigasi yang vital bagi petani Desa Tritik dan sekitarnya.
Dampaknya petani memanfaatkan pengairan  dengan mesin diesel, padahal biaya operasionalnya cukup besar. “Banyak petani beralih tanam jagung dan palawija, tapi hasilnya tidak memuaskan,” pungkasnya.
Seperti hilang kesabaran, warga Desa Tritik sudah kesal terlalu lama menunggu perhatian pemerintah.  Warga mengancam akan mengerahkan massa mendatangi Bupati Nganjuk Taufiqurrahman  dan DPRD agar mendapat perhatian. [iib,rac,ris]

Tags: