Khofifah Indar Parawansa
Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terus berupaya menguatkan kordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk percepatan pembangunan di Jatim. Bahkan, pihaknya berharap adanya blue book yang dapat menjelaskan tentang detail plan percepatan pembangunan di Jatim.
Khofifah menuturkan, saat ini pihaknya terus intensif berkomunikasi berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian yang tengah mengkordinasikan percepatan pembangunan di Jatim. Apakah dari Pemprov Jatim yang ke Jakarta atau dari Jakarta yang ke Jatim. Bahkan sebelumnya Pemprov Jatim juga sudah pernah mengundang bupati dan wali kota.
“Tapi timing-nya mungkin kurang tepat sehingga baru sekitar 18 daerah yang menyampaikan rencana pembangunan industri dan kemudian saat ini by email sudah semua,” tutur Khofifah ditemui di sela-sela rakor kepala daerah di Gedung Negara Grahadi, Rabu (18/9).
Selain dengan kepala daerah, koordinasi juga terus dilakukan dengan instansi vertikan di Jatim seperti Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Waktunya seudah makin pendek untuk segera difinalkan. Saya punya bayangan bahwa ini seperti blue book kalau di Bapenas. Dari blue book harus ada road map supaya masing-masing dapat teridenfltifikasi,” tutur mantan Menteri Sosial RI tersebut.
Misalnya terkait pembanugnan Jalur Lintas Selatan (JLS) banyak yang tanya kapan selesai. Tetapi, hal itu butuh penjelasan bahwa saat ini panjangnya 640 kilometer dan pembangunannya kurang 230 kilometer. Dari kekurangan itu, berapa yang akan dicicil pembangunan setiap tahunnya.
“Tahun ini berapa, tahun depan berapa sumbernya dari mana. Apakah PINA (Program Indonesia Non APBN) atau KPBU atau mungkin sebagian APBN. Kalau itu dilakukan, berapa investasi yang diberikan dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi berapa persen, PDRB berapa persen?,” rinci Khofifah.
Jadi road map itu menghitung se detail itu. Karena itu, komunikasi dengan instansi vertikal seperti BI dan OJK sangat penting. Sebab jika dalam matriks pendanaan ada konsorsium bank yang diharapkan menjadi penyedia dana, maka dari awal pemerintah sudah harus rapat dengan OJK. “Hari ini kita ingin mentashih, yang tercecer ingin dimasukkan bersama tim yang dibantu BI. Kalau sudah tersisir semua, no one left behind, jangan ada yang tertinggal,” ujarnya.
Pembangunan, kata Khofifah, harus mengacu pada blue book dan untuk disiapkan road mapnya. Sehingga keberlanjutan pembangunan itu dapat terkoneksi tidak hanya di Jatim tetapi juga antar pemerintah yang memiliki jejaring dengan berbagai sumber pendanaan yang bisa dimungkinkan untuk pembangunan Jatim.
“Kekurangan JLS sudah dipetakan, titiknya ini dan ini. Sekarag investor bisa masuk kalau itu bisa mendorong pertunbuhan ekonomi sampai berapa persen,” tutur dia. Jika pembangunan JLS itu mengandalkan kemampuan APBD, Khofifa pesimis karena angka sangat kecil untuk itu. Sementara jika dengan APBN skla fiskalnya semakin kecil.
“Kalau untuk membuka jaringan koneksitas seperti itu, saya rasa Indonesia timur pasti juga sangat membutuhkan. Kalau sama-sama membutuhkannya, kita dari Jatim tentu saja akan lebih banyak mendorong dari sisi investasi untuk bisa melanjutkan JLS. Pokoknyakalau sudah jadi blue book baru bisa disampaikan angka-angka,” pungkas Khofifah. [tam]
