Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melantik Plt Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo sebagai wali kota definitif di Gedung Negara Grahadi, Senin (21/9).
Maju Pilkada, Izin Cuti Petahana Sudah Diteken
Pemprov, Bhirawa
Raharto Teno Prasetyo secara resmi telah menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan setelah dilantik Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Senin (21/9) . Namun, lima hari setelahnya Teno harus kembali meletakkan jabatannya karena izin cuti mengikuti tahapan Pilkada serentak mulai 26 September mendatang.
Izin cuti di luar tanggungan negara tersebut menjadi kewajiban bagi calon kepala daerah dari unsur petahana yang akan kembali maju di Pilkada serentak 2020 pada Desember mendatang. Selain Wali Kota Pasuruan, izin cuti juga sudah diteken Gubernur Khofifah untuk Bupati Mojokerto, Bupati Jember, Bupati Mojokerto, Wali Kota Mojokerto, Bupati Ponorogo dan Bupati Trenggalek.
“Dari Mendagri kita diminta untuk melakukan proses pelantikan dan pengambilan sumpah. Dan tanggal 26 September nanti sudah mulai cuti kembali. Beliau sudah mengajukan surat cuti di luar tanggungan negara dan saya juga sudah menandatangani surat cuti tersebut,” tutur Khofifah usai pelantikan Wali Kota Pasuruan di Gedung Negara Grahadi, Senin (21/9).
Gubernur Khofifah mengatakan, Wali Kota Pasuruan akan mengambil cuti selama 71 hari sampai 5 Desember. Sedangkan sisa masa jabatan Wali Kota Pasuruan sendiri masih ada hingga 17 Februari 2021. “Jadi dalam waktu yang singkat ini RKPD Kota Pasuruan mohon dicek kembali, pastikan berseiring dengan RKPD provinsi yang berarti juga berseiring RKP,” ujar gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.
RKPD tersebut akan menjadi dasar untuk breakdown dalam penyusunan RAPBD yang akan segera dibahas DPRD Kota Pasuruan.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga berpesan terkait pengendalian Covid-19 di Kota Pasuruan. Karena di kota tersebut ada Forkopimda dan ketua TP PKK, maka kordinasi menjadi satu hal yang penting. “Karena TP PKK Jatim dengan TP PKK pusat sudah meluncurkan 26 juta masker dan terus keliling. Semua bareng-bareng karena Jatim ini penduduknya banyak dan wilayahnya luas,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprov Jatim Jempin Marbun menambahkan, semua petahana yang akan mengikuti pilkada serentak telah keluar izin cutinya. Karena itu, kedepan akan ada daerah yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt), Penjabat sementara (Pjs). Selain itu, khusus untuk Kabupaten Sidoarjo akan ditunjuk Penjabat (Pj).
“Sidoarjo karena ada kekosongan jabatan maka ditunjuk Pj untuk mengisi jabatan kepala daerah,” tutur Jempin.
Mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim tersebut merinci, untuk Kabupaten Jember dan Ponorogo akan diisi oleh Plt karena wakil bupati dua daerah tersebut tidak maju dalam Pilkada. “Otomatis wakil Bupati Jember dan Wakil Bupati Ponorogo akan jadi Plt,” kata dia.
Sementara untuk enam daerah lainnya yakni Kabupaten Mojokerto, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Pasuruan, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Malang akan ditunjuk Pjs karena kepala daerahnya mengajukan izin cuti.
Disinggung terkait pengisian Pj Bupati Sidoarjo, Jempin mengaku dalam waktu dekat akan turun dari Kementerian Dalam Negeri. Ini karena status Plh Bupati Sidoarjo sudah berjalan selama satu bulan. “Masih menunggu penetapan PJ dari Kemendagri. Mungkin dalam waktu dekat ini. Tapi kita ya hanya menunggu,” tutur dia.
Saat ditanya siapa yang telah diusulkan ke Kemendagri, Jempin menolak menyebut siapa saja nama yang diusulkan. Hanya dia mengatakan bahwa usulan Pj sebanyak tiga orang sesuai ketentuan Mendagri. “Kita normative saja, kalau aturannya tiga ya kita usulkan tiga. TIdak bisa satu, tidak bisa lima. Siapapun berpeluang, eselon II-b juga bisa diangkat Pj. Tapi yang tahu hanya ibu gubernur,” pungkas dia. [tam]
